"Langkah ini harus di-`back up` penuh oleh Negara melalui Pemerintah serta seluruh masyarakat," tegasnya di Jakarta, merespons hasil Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI bersama jajaran Direksi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di ruang komisi itu, Senin siang.
Ia menambahkan, di saat meda massa menjadi industri komersial, ketiga lembaga ini harus tampil merepresentasikan kepentingan negara dan rakyat. "Sekaligus menjadi alat diplomasi Negara di luar negeri," katanya.
Dalam rapat di Komisi I DPR RI, wacana untuk mensinergikan ketiga lembaga media milik Negara itu kembali mencuat.
Pada periode DPR RI 2004-2009, misalnya, hal ini juga muncul dan menguat di akhir masa jabatan para anggota Komisi DPR RI.
Namun, sejumlah pihak masih mengharapkan LKBN ANTARA jangan bergabung dengan TVRI dan RRI.
Suara yang kencang itu datang dari dua fraksi besar ketika itu, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan.
"Mengacu kepada apa yang terjadi di sejumlah negara yang lebih maju dalam soal pengelolaan media, maka kantor berita itu sebaiknya tetap berdiri sendiri, sementara media televisi dan radionya digabung, seperti contohnya BBC London," kata Andreas Pareira, saat jadi anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
(M036/R014/A038)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
