Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menolak gerakan pengumpulan dana yang disebut "Gerakan Rp1.000 untuk Pemulangan TKI", dan pemerintah sudah menyediakan anggaran khusus untuk memulangkan para tenaga migran asal Indonesia yang terlantar di Arab Saudi.
"Pemerintah sudah memiliki anggaran khusus untuk pemulangan TKI. Di Jeddah itu hampir setiap hari pemulangan dilakukan. Pokoknya begitu `exit permit` didapat langsung akan dipulangkan," kata Menakertrans ketika bertemu Migrant Care di kantor Kemenakertrans di Jakarta, Senin.
Exit permit dari pemerintah Arab Saudi disebut Menakertrans merupakan salah satu kendala terbesar dalam proses pemulangan TKI atau WNI yang terlantar hingga terpaksa bertahan di kolong jembatan.
Pemerintah disebut Muhaimin telah melakukan pembicaraan bilateral dengan pihak Arab Saudi selama dua hari dan menyepakati untuk mempermudah pengurusan exit permit yang melibatkan majikan TKI.
"Jadi kesulitannya adalah masalah exit permit bukan pada dana pemulangan. Maka penyerahan dana itu salah alamat kalau ke sini," ujar Menakertrans kepada Direktur Migrant Care Anis Hidayah.
Pemerintah diungkapkan Menakertrans memiliki dana pemulangan TKI yang merupakan dana lintas kementerian yang melibatkan empat kementerian dan dikoordinir oleh Kemenko Polkumham dan Kemenko Kesra.
TKI yang ditampung di KJRI Jeddah saat ini sekitar 160-200 orang dan di Riyadh ada sekitar 200 orang.
Menakertrans mengatakan pengurusan exit permit itu ada yang butuh waktu lama tapi ada juga yang cepat. "Sekarang dengan adanya kemudahan pengurusan exit permit ini, semoga bisa lebih cepat pemulangannya," ujarnya.
Pemerintah melakukan pemulangan TKI dengan tiga cara yaitu melalui pemulangan rutin pemerintah Indonesia, lewat prosedur deportasi Oleh Pemerintah Arab Saudi dan melalui perusahaan asuransi dan PPTKIS.
Sementara itu, Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan pihaknya menerima penolakan yang dilakukan pemerintah terhadap dana yang dikumpulkan selama dua minggu sebanyak RP113 juta.
"Menurut saya sih gak apa-apa (ditolak) karena memang anggaran itu harus ditanggung oleh negara," katanya.
Anis menyebut aksi "Gerakan RP1.000 untuk pemulangan TKI" yang digagasnya waktu itu adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap nasib para TKI yang terlantar di negeri orang.
"Saya melihat itu aksi kepedulian masyarakat yang sangat luar biasa. masyarakat sangat antusias untuk membantu," ujarnya.
Dana yang terkumpul itu akan tetap digunakan untuk TKI meski bukan untuk pemulangan seperti tujuan awalnya. "Kita akan konsolidasikan ke semua pihak yang mendukung aksi itu, akan disalurkan ke TKI dalam bentuk seperti apa," katanya.
Anis juga meminta pemerintah untuk menyelidiki latar belakang permasalahan para TKI itu untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.
Dalam jangka dekat, pemerintah diminta untuk mempercepat pemulangan para TKI yang bermasalah itu.
"Soalnya setahu saya yang di kolong jembatan itu sejak November 2010 belum ada dipulangkan. Kalau yang di tempat penampungan dan tempat lain memang sudah mulai dipulangkan," ujarnya.
(A043/E001/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
