Tantowi Pertanyakan Independensi Pemberitaan Antara

Di mana-mana tidak ada makan siang yang gratis

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mempertanyakan independensi pemberitaan LKBN Antara di tengah terus membesarnya kucuran dana public service obligation (PSO) dari pemerintah.

"Di mana-mana tidak ada makan siang yang gratis," ujarnya saat menyampaikan pertanyaannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi I dengan Perum LKBN Antara di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Menurut Tantowi, dengan adanya biaya yang diberikan pemerintah kepada Antara itu maka sama artinya dengan Antara telah dimanfaatkan untuk membentuk citra pemerintah. Lalu pertanyaannya, ia menambahkan, bagaimana Antara membawa independensi pemberitaannya walaupun pemerintah mengucurkan dana PSO untuk operasional lembaga kantor berita itu.

Namun demikian, mantan artis yang kini politisi Partai Golkar itu tetap mengapresiasi berita-berita Antara yang dinilainya masih lebih netral dibandingkan dengan berita-berita lainnya yang dibuat media-media massa lainnya.

"Berita Antara bisa dijadikan rujukan diantara semakin tidak netralnya media dan layak diapresiasi atas berita-berita Antara yang telah disebar luaskan di masyarakat itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa berdasarkan satu penelitian telah muncul persepsi masyarakat berita yang dibuat media-media massa telah dikooptasi oleh para pemilik modalnya.

Sebelumnya, Dirut Perum LKBN Antara Mukhlis Yusuf menjelaskan bahwa sekitar 40 persen pendapatan Antara saat ini berasal dari dana PSO. "Jadi kalau Komisi I DPR menjalankan `state public relation`, maka kami juga siap untuk bekerja sama," ujarnya.

Lebih lanjut Mukhlis menjelaskan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, Antara sudah diaudit dan sebagian besar dana itu digunakan untuk pembenahan dan pembinaan SDM Antara.

Antara, menurut Mukhlis, juga sedang menyiapkan wartawan yang memiliki kemampuan bilingual. Dijelaskannya bahwa untuk saat ini dari sekitar 400-an wartawan, yang sudah bilingual tersebut baru sekitar 50 orang saja. "Bagaimana ke depan? Kami sedang mempersiapkan SDM seperti ini. Ini merupakan bisnis masa depan," ujarnya.

Pada bagian lain, Mukhlis juga menegaskan, Antara saat ini sedang membangun budaya perusahaan yang diantaranya mengedepankan integritas.
(*)

7 Februari 2011

Wajar bila lembaga negara (perusahaan negara) dibiayai oleh negara. Antara tidak dibiayai oleh pemerintah tapi oleh negara. Coba anggota DPR itu belajar bicara secara harfiah jangan bias....karena ini bisa membuat salah persepsi di masyarakat, terutama bagi orang awam yang tidak biasa menggunakan kalimat bias seperti itu.

0 0 Balas LaporkanHapus