"Tantangan hukum ini terletak pada sejumlah permasalahan, mulai dari ego sektoral dan tidak integralnya aspek kebijakan nasional," kata pemerhati hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Wahyu Yun Santoso SH, MH, LLM pada Seminar Lingkungan Hidup Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, kebijakan nasional tentang pelaksanaan rencana upaya adaptasi terhadap perubahan iklim belum tertuang secara eksplisit dalam kebijakan pemerintah, seperti di sektor energi, perhubungan, pertanian, kehutanan dan kesehatan.
Ia mengatakan, masing-masing sektor tersebut memiliki visi yang terpisah dalam menyikapi perubahan iklim, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun berbeda dan cenderung bertentangan.
"Seperti di sektor kehutanan, pemerintah mengkampanyekan reboisasi dan reforestasi, tetapi masih ada aturan yang memperbolehkan aktivitas tambang masuk ke hutan lindung," katanya.
Permasalahan tantangan hukum tersebut, lanjut dia, juga bertambah dengan perbedaan orientasi pembangunan terhadap perubahan iklim.
Ia berharap, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan pemetaan yang cermat terkait dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan pembangunan sehingga diketahui strategi adaptasi yang perlu dilakukan. "Baik itu rencana dan anggaran di tingkat pusat atau di daerah," katanya.
Wahyu juga menyatakan, tantangan hukum perubahan iklim tersebut juga terletak pada fakta bahwa kebijakan nasional di Indonesia tidak memiliki "cantolan" hukum yang kuat karena tidak dimuat sebagai produk hukum, hanya berupa rencana aksi nasional.
Di dalam pelaksanaan rencana aksi nasional tersebut, lanjut Wahyu, juga tidak didasari pada partisipasi publik yang kuat, padahal mitigasi bencana akibat perubahan iklim haruslah dipahami secara penuh oleh masyarakat.
Padahal, kata Wahyu, langkah antisipatif akan lebih efektif karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibanding upaya adaptasi saat keadaan sudah semakin memburuk.
(E013/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
