Indonesia Baiknya Tak Berkomentar Soal Mesir

Padang (ANTARA News) - Mantan Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Sumatera Barat, H. Buya Mas`oed Abidin mengingatkan Indonesia sebaiknya tak perlu berkomentar banyak dulu terkait aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut mundur Presiden Hosni Mubarak.

Pandangan itu disampaikan Ulama Kondang Sumbar itu, menyikapi perkembangan gejolak rakyat Mesir dalam menuntut kemunduran Presiden Hosni Mubarak, di Padang, Kamis.

"Kita imbau semua pihak di Tanah Air, supaya menahan diri berkomentar banyak terhadap situasi di Mesir. Khusus pemerintah diutamakan dulu penyelamatan WNI yang berada di negara itu," katanya.

Menurut Buya, perkembangan politik pemerintahan di Negara Mesir lebih pada sistem politik militer, yang jelas berbeda dengan negara-negara demokrasi lainnya di dunia.

Sistem pemerintahan yang sistim politiknya dikuasai militer juga terdapat di sejumlah negara-negara kerajaan, di antaranya Brunei Darussalam, Yordania. Namun, persoalannya Mesin bukan suatu kerajaan.

Terkait, bila banyak komentar-komentar dilontarkan yang kondisi sesungguhnya di sana (Mesir, red) tidak tahu sebenarnya. Apalagi, sejak Rabu sudah ada kubu yang pro dan kontra di masyarakat Mesir.

Justru itu, katanya, lebih baiknya semua pihak atau kalangan pengamat maupun pemerintah Indonesia, bisa menahan diri untuk memberikan komentar-komentar di Mesir.

"Kita berharap apa yang tenga terjadi di Mesir bisa lebih cepat terkendali, karena bisa mengganggu stabilitas secara global," tambahnya.

Sebab, dampaknya bisa terhadap sektor ekonomi dan keuangan karena Mesir merupakan satu negara yang menjadi tumpuan tiga negara besar, yakni Suadi Arabia, Israel dan Yordania.

Di mana ketiga negara-negara petro dollar itu, jalur pipa minyak melawati Mesir untuk menuju ke pantai Timur Tengah. Kalau sempat pipa minyak ada yang terganggu, tentu akan berdampak terhadap negara-negara di Eropa.

Kembali menyinggung upaya evakuasi terhadap WNI bagi pemerintah di Mesir, katanya, kalau bisa diprioritaskan terlebih dahulu ke KBRI yang ada di sejumlah negara-negara tetangga Mesir.

Namun, bila pemerintah di negara tetangga Mesir tidak membolehkan, tentu harus dilakukan upaya dibawa ke Indonesia.

"Langkah pertama itu, evakuasi WNI ke KBRI di Mesir atau Wisma Indonesia yang ada disana dengan mengutamakan anak-anak dan kaum hawa. Kita mendukung langkah pemerintah percepatan upaya evakuasi WNI," katanya.

Sedangkan, bagi mahasiswa atau pelajar yang berada pada titik aman di negara itu, tidak mesti dipaksakan untuk kembali ke Tanah Air, tapi tentu tetap melihat perkembangan di negara tersebut.

"Jika kondisinya tetap kian meluas, tentu langkah yang diambil pemerintah untuk mengevakuasi warga perlu diteruskan setelah sebelumnya sudah ratusan yang dibawa ke Indonesia," katanya.(*)

(KR-SA/M027)