AS Mesti Hentikan Bantuan Militer ke Mesir

AS sebaiknya mengatakan kepada Presiden Hosni Mubarak bahwa tindakan militer pada 2 Februari menciptakan keraguan serius tentang keinginannya melindungi demonstran prodemokrasi

New York (ANTARA News) - Amerika Serikat sebaiknya memotong bantuan militer yang diberikannya dalam jumlah besar ke Mesir bila kekerasan yang menargetkan demonstran antipemerintah terus terjadi, demikian organisasi Human Rights Watch, Rabu.

Washington yang sudah meminta dikendalikannya situasi di Mesir pascademonstrasi antipemerintah selama lebih dari satu minggu, menyesalkan kekerasan terhadap "demonstran damai", sementara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan serangan itu "tidak dapat diterima."

Setidaknya tiga orang tewas dan ratusan terbunuh, kata sumber Mesir.

"Tentara keamanan Mesir gagal melindungi mereka yang berkumpul dengan damai di Lapangan Tahrir di Kairo pada 2 Februari dari provokator propemerintah dengan senjata bom buatan, tongkat dan cambuk," kata organisasi berbasis di New York itu dalam suatu pernyataannya.

"AS dan Uni Eropa sebaiknya mengatakan kepada Presiden Hosni Mubarak dan komandan militer Mesir bahwa tindakan militer pada 2 Februari menciptakan keraguan serius tentang keinginannya untuk melindungi demonstran prodemokrasi dari serangan dan bahwa kegagalan mereka untuk menegakkan hak asasi manusia akan menghasilkan penangguhan segera semua bantuan militer."

Mesir, sekutu penting AS di kawasan Timur Tengah menerima sekitar 1,5 miliar dolar AS untuk bantuan militer dari Washington setiap tahun.

Sejak permulaan malam hingga tengah malam, massa pendukung rezim dan lawannya saling melempar batu dan berkelahi menggunakan tongkat dan saling tinju di Lapangan Tahrir Kairo yang menjadi pusat protes menggoyang rezim Mesir dan menebarkan gelombang panik ke negara-negara Arab.

Tindak kekerasan lanjutan terjadi di ibukota Mesir itu pada Kamis pagi yang bertepatan denga hari kesepuluh demonstrasi dengan saksi mengatakan setidaknya dua orang tewas karena tembakan senjata api yang ditujukan kepada demonstran anti-rezim di Lapangan Tahris. Banyak lainnya yang terluka.

Lembaga pengawasa HAM ini juga mengkritik pemerintah Palestina atas kekerasan yang dilakukan kepada demonstran di Ramallah yang mengekspresikan simpati mereka kepada rakyat Mesir.

Polisi memukul dan menahan demonstran dan juga dua wartawan dan satu orang staf HRW.

"Pihak Otoritas Palestina seharusnya segera menjelaskan bahwa latihan tentara keamanan untuk "pembangunan negaranya" tidak termasuk memukuli peserta demonstrasi damai," kata Direktur HRW wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara Sarah Leah Whitson.

"Otoritas Palestina sebaiknya mengambil tindakan dengan mencari polisi yang bertanggungjawab atau AS dan UE sebaiknya mencari cara lain untuk menggunakan uang para pembayar pajak mereka."

KR-DLN/S008