Mendes: Penuntasan kemiskinan ekstrem harus jadi kerja bersama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan penuntasan kemiskinan ekstrem harus menjadi kerja bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

"Kami terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mengejar target Presiden Joko Widodo nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024," kata Halim Iskandar dikutip dari siaran pers di Jakarta, Jumat.

Halim Iskandar mengemukakan hal itu di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10).

Gus Halim, sapaan akrabnya, mengatakan untuk 2021 pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.

Dia optimistis penuntasan kemiskinan ekstrem di lima daerah tersebut bisa tuntas akhir tahun ini.

"Saya telah mengunjungi kelima wilayah tersebut. Saat ini berbagai program pengentasan kemiskinan bakal segera diluncurkan sesuai 'profiling' warga yang membutuhkan berdasarkan data SDGs Desa yang kami miliki," ujarnya.

Dia mengungkapkan data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan "profiling" warga desa yang membutuhkan.

Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga, 92.172.656 jiwa atau 76 persen dari total warga desa.

"Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689,00 atau setara Rp23 juta per desa," ujarnya.

Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan nol persen kemiskinan ekstrem di 2024.

"Kami meyakini pemuktakhiran data desa berbasis SDGs Desa bisa menjadi pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia," katanya.

Rakor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang dihadiri oleh Menko Perekonomi Arilanggar Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta kepala daerah dari di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.

Dalam kesempatan itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa penuntasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Berbagai langkah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan.