DPRD Tolak Peningkatan Produksi Adaro

Dengan produksi batu bara sekitar 40 juta ton pada 2009, warga kawasan sekitar daerah pertambangan tersebut jadi ribut, karena pencemaran Sungai Balangan disebabkan kelalaian perusahaan itu dalam mengelola limbah

Banjarmasin (ANTARA News) - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menyatakan menolak rencana PT Adaro Indonesia meningkatkan produksi tambang batu bara karena perusahaan tersebut dinilai telah lalai dalam mengelola limbah.

Peningkatan produksi tersebut dikhawatirkan memperparah pencemaran serta kerusakan lingkungan di wilayah tersebut, kata Ketua Pansus Adaro, Hermansyah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam pertemuan dengan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Selasa.

"Dengan produksi batu bara sekitar 40 juta ton pada 2009, warga kawasan sekitar daerah pertambangan tersebut jadi ribut, karena pencemaran Sungai Balangan disebabkan kelalaian perusahaan itu dalam mengelola limbah," ungkapnya.

Apalagi dengan peningkatan produksi sampai 80 juta ton, lanjut dia, dikhawatirkan bakal terulang kelalaian yang berdampak pada pencemaran lingkungan, seperti Sungai Balangan yang mengaliri wilayah Hulu Sungai Utara.

Dalam pertemuan yang dipandu Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Puar Junaidi dari Partai Golkar itu, selain memaparkan alasan penolakan peningkatan produksi batu bara, juga meminta dukungan moril serta aksi nyata.

Sungai Balangan merupakan sumber air baku serta mata pencaharian masyarakat HSU untuk menangkap ikan dan memelihara ikan dengan sistem keramba atau jala apung, kata Hermansyah.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi pertambangan dan energi serta lingkungan hidup, H. Puar Junaidi menyatakan, pada prinsipnya mendukung perjuangan wakil rakyat HSU tersebut.

Namun Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu meminta Pansus Adaro melengkapi data-data pendukung, sehingga dalam melakukan aksi tidak salah langkah dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dari segala aspek.

"Kalau perlu Pansus DPRD HSU melakukan kajian lebih seksama, seperti melalui penelitian serta dengar pendapat dengan para pakar dan masyarakat yang lebih luas lagi," katanya.

Sebab tanpa dukungan data yang akurat, perjuangan penolakan peningkatan produksi bisa dipatahkan, kata Puar.

Sedangkan Bisung yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel berkeyakinan, Menteri Lingkungan Hidup pun akan memberikan dukungan bagi perjuangan Pansus DPRD HSU yang mengatasnamakan rakyat setempat, asalkan segala sesuatunya didukung data dan fakta.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudianoor menambahkan, pihaknya siap melakukan pendampingan bila Pansus DPRD HSU ingin menemui Menteri Ligkungan Hidup serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral di Jakarta.

Sebelumnya saat pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel, General Manager Operations Adaro di Dahai Paringin Kabupaten Balangan Kalsel, Priyadi menyatakan, pihaknya tidak akan begitu saja meninggalkan bekas galian tambang, tapi mereka benahi sebagaimana mestinya.

Begitu pula rencana peningkatan produksi tidak langsung dari 45 juta ton/tahun menjadi 80 juta ton/tahun, tapi dilakukan secara bertahap setelah melalui kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

(KR-SHN/S022/S026)