Bandung (ANTARA News) - Kandidat Calon Presiden (Capres) dari Dewan Integritas Bangsa (DIB), Bambang Sulistomo mensinyalir adanya penggiringan bermain politik di tubuh TNI dengan munculnya beberapa nama seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto dan Prabowo Subianto memimpin sebuah partai politik. "Ini adalah penggiringan politik bagi TNI karena mantan-mantan Jenderal memiliki partai, menjadi ketua umum partai atau menjadi penasihat sebuah partai, jelas masyarakat harus jeli menghadapi realitas yang ada," kata Bambang saat "Konvensi Capres DIB" di Bandung, Sabtu. Putra Pahlawan Nasional, Bung Tomo tersebut menegaskan TNI harus mendudukkan posisinya hanya sebagai prajurit yang mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. "Kita berikan saja senjata yang hebat dan bagus karena tugasnya hanya itu," katanya. "Realitas yang ada saat ini adalah para mantan pejabat TNI tersebut malah beramai-ramai berebut kekuasaan dan mendukung partainya masing-masing sehingga terjadi keberpihakan," ujar Bambang. Dengan adanya keberpihakan ini dikhawatirkan akan membuat para Jenderal tersebut hanya akan mengkotak-kotakan kebijakannya untuk partai yang didirikan ataupun pendukungnya jika terpilih atau mendapatkan suara dalam Pemilu mendatang. "Karenanya saya lebih memilih sebagai non partisipan dan mencalonkan diri sebagai presiden dari perseorangan tidak melalui partai," katanya. Sebagai non partisipan, ia berkeyakinan akan mendasarkan seluruh kebijakannya atas nama rakyat bukan kelompok. "Saya akan adil pada TNI manapun, darat, udara, laut, kepolisian atau partai manapun," tegasnya. Menjelang Pemilu 2009, beberapa mantan petinggi TNI memiliki partai politik dan menggunakannya sebagai perahu dalam pencalonan dirinya menjadi presiden ataupun wakil presiden. Mantan Menhankam/Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto membangun sebuah jaringan konstituen lewat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Presiden Indonesia SBY menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Sebelumnya di tempat terpisah, Panglima III/Siliwangi, Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary menyatakan akan memberikan sanksi kepada jajarannya yang terlibat partai politik. "Sudah sangat jelas dimana posisi TNI dan kenetralannya," katanya. "Masyarakat harus ikut mengawasi dan segera laporkan kepada saya jika ada anggota TNI yang ikut dalam politik dan sesegera mungkin tindakan hukuman akan dijatuhkan," katanya dengan tegas.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009