Mengangkat Derajat Kelompok Miskin Melalui PNPM Mandiri

Jakarta (ANTARA News) - Opak, rengginang, kripik pisang, dan emping dalam kemasan plastik berderet-deret di meja teras Ibu Ais, siap untuk dititipkan ke sejumlah toko di seputar Desa Pasir Kupa.

Usaha makanan olahan di Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten itu kini makin berkembang dan beredar hingga ke Tangerang dan Jakarta.

Ibu Ais dan beberapa temannya mengembangkan usaha tersebut berbekal dana simpan pinjam perempuan (SPP) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Selain dapat meringankan beban suaminya yang buruh tani, Ibu Ais bersama kelompoknya juga mampu menyisihkan keuntungan untuk mengembalikan dana tersebut ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan ke kelompok lain.

Dana PNPM-MP Lebak pada 2011 mencapai Rp69 miliar yang akan disalurkan di 27 kecamatan atau 329 desa. Jumlah tersebut turun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp75 miliar.

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat mengatakan, PNPM merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi tiga klaster.

Yakni klaster I adalah bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, klaster II pemberdayaan masyarakat dan klaster III pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

"Klaster I ditangani dengan menyediakan "ikan", bantuan langsung bagi masyarakat yang sudah benar-benar tidak berdaya, klaster II dengan menyediakan kail bagi masyarakat agar mereka bisa memberdayakan diri sendiri dan klaster III bagi mereka yang membutuhkan `perahu`," katanya.

Jika klaster I ditangani dengan sejumlah program seperti beras miskin (raskin), pengobatan gratis (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya, maka klaster II diwujudkan dalam wadah PNPM Mandiri, ujarnya.

"PNPM Mandiri ini tujuannya adalah Klaster III yang ditangani dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena itu kami menjadikan PNPM Mandiri sebagai penentuan apakah masyarakat miskin ini bisa ditransfer ke Klaster III atau tidak," katanya.

PNPM Mandiri, lanjut dia, diharapkan dapat mendidik masyarakat menjadi berdaya dan mandiri, di mana masyarakat diminta untuk bermusyawarah menentukan proyek apa yang cocok bagi mereka, dan kemudian bergotong-royong melaksanakannya.

Dana anggaran PNPM Mandiri pada 2011 mencapai Rp10,5 triliun, turun dari dana PNPM Mandiri 2010 sebesar Rp12 triliun, sementara pada 2009 sebesar Rp9,9 triliun.

Kemiskinan Turun

Sementara itu, Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesra dan Kemiskinan Bambang Widiyanto menyatakan sasaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah tercapai, yang ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

"Sasaran tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sebesar 12-13,5 persen tercapai," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu.

Ia menyebutkan pada tahun 2007 menunjukkan data 16,58 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, lalu angka kemiskinan turun pada 2008 menjadi 15,42 persen, pada 2009 turun lagi menjadi 14,15 persen, dan turun kembali menjadi 13,33 persen pada 2010.

Ia merasa optimistis proyeksi pada 2011 ini angka kemiskinan bakal kian menurun menjadi 11,5- 12,5 persen.

Sedangkan Sujana Royat menyampaikan data bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia per tahun paling cepat dibandingkan dengan negara lain, yakni 0,8 persen, sedangkan China 0,15 persen, Brazil 0,11, Filipina 0,01 persen.

Sedangkan India bahkan minus 0,18 dan Meksiko minus 0,48 persen yang berarti justru angka kemiskinan bertambah ujarnya.

Jumlah orang miskin Indonesia per Maret 2009 tercatat lebih dari 32,53 juta orang, sementara, 2010 pada periode yang sama, menyebutkan sudah menurun menjadi 31,02 juta orang.

"Jumlah orang miskin menurut data BPS berkurang setiap tahun. Sekitar 1,2 juta orang miskin per tahun telah ditingkatkan kesejahteraannya, dimana sekitar 60 persen didorong oleh program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri," katanya.

Artinya, tegas dia, PNPM Mandiri telah berhasil membantu masyarakat kelas bawah meningkatkan stratanya.

Manfaat Besar

Manfaat PNPM Mandiri memang bukan sekedar obral janji pemerintah. Mantan fasilitator PNPM Mandiri Lilis Setyawaty juga membenarkan besarnya manfaat program tersebut bagi masyarakat.

"Sangat besar manfaatnya, warga sendiri yang mengatakannya. Dan kami sebagai orang-orang yang pernah terlibat mendampingi mereka menilai program ini sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian rakyat," kata wanita yang sudah sejak 2003 berkecimpung di dunia pemberdayaan rakyat ini.

Menurut dia, banyak dari warga yang dulunya hanya punya warung kecil yang isinya hanya beberapa jenis, sekarang sudah berkembang menjadi toko kelontong, juga yang dulunya miskin karena tak punya pekerjaan sekarang punya warung gado-gado dengan banyak pelanggan.

Manfaat itu, urai Lilis, khususnya untuk porsi pemberdayaan ekonomi berupa dana bergulir yang sayangnya sejak 2007 komposisi ini semakin kecil.

"Sejak 2007 komposisi peruntukan terbesar adalah bagi pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, selokan dan lainnya. Untuk wilayah kelurahan saya di Jakarta mencapai 90 persen untuk fisik dan 10 persen untuk sosial seperti peralatan Posyandu atau alat bantu pendidikan anak usia dini (PAUD)," katanya.

Menurut dia, manfaat dari dana bagi pembangunan fisik dan sosial, tidak bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan dana bergulir.

"Pendapat saya pembangunan fisik itu tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Pemda. Karena itu akan lebih baik jika komposisi dana bergulir diperbesar lagi porsinya seperti pada masa lalu," katanya.

PNPM Mandiri merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berjalan sejak 1998-1999. PNPM Mandiri baru muncul pada 2007.

Sedangkan Sujana menampik bahwa komposisi dana PNPM Mandiri sebagian besar 70-90 persen untuk pembangunan fisik, untuk kepentingan sosial maksimal 10 persen dan pemberdayaan ekonomi maksimal 20 persen.

Menurut dia, penggunaan dana PNPM terserah dari hasil musyawarah masyarakat desa atau kelurahan sendiri, yang penting ada unsur fisik, sosial dan ekonomi.

Sujana mengatakan, pada prinsipnya untuk menanggulangi kemiskinan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin misalnya dengan infrastruktur yang baik warga desa bisa menjual hasil panen dengan mudah.

Selain itu menanggulangi kemiskinan dengan mendongkrak kemampuan dan pendapatan si miskin misalnya dengan memberi dana bergulir sebagai modal usaha.

Dengan PNPM Mandiri yang terus berlanjut, angka kemiskinan pada 2013 diharapkan bisa tinggal 5 persen, ujar Sujana Royat.
(D009/B010)