Peneliti: Program JKP perlu diarahkan untuk ciptakan wirausahawan baru

Pemerintah harus keluar mainstream selama ini. Kalau kena PHK, bukan dicarikan pekerjaan baru tapi diarahkan untuk jadi wirausahawan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Indef Rusli Abdullah menilai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diarahkan untuk bisa menciptakan wirausahawan (entrepreneur) baru.

JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui program JKP, nantinya pekerja atau buruh bisa mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, hingga pelatihan kerja dari pemerintah.

"Pemerintah harus keluar mainstream selama ini. Kalau kena PHK, bukan dicarikan pekerjaan baru tapi diarahkan untuk jadi wirausahawan," katanya dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Menurut Rusli, Indonesia butuh lebih banyak wirausahawan. Pasalnya, semakin banyak entrepreneur atau inovator di suatu negara, maka ekonomi negara tersebut akan semakin baik karena adanya inovasi produk.

Ia menuturkan pemerintah pun perlu meningkatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam program pelatihan JKP agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tren pandemi.

Setidaknya ada dua sektor yang perlu digarap pemerintah untuk bisa disediakan di Balai Latihan Kerja (BLK) dalam program pelatihan dalam JKP yaitu sektor pertanian dan ekonomi kreatif.

"Terutama terkait pandemi, keterampilan di bidang kesehatan misalnya pengolahan jamu herbal dan makanan organik. Ini juga bisa memanfaatkan pekerja di daerah, " katanya.

Rusli menilai sektor pertanian adalah sektor masa depan, karena begitu pandemi selesai, ekonomi akan tumbuh, permintaan naik, orang kaya baru bertambah, kesadaran orang makan makanan bergizi makin tinggi.

"Itu bisa jadi peluang yang bisa digarap oleh peserta JKP, " katanya.

Di sisi lain, adanya bonus demografi dan kenaikan golongan menengah juga mendorong kebutuhan hiburan termasuk pariwisata. Sektor itu pun bisa digarap dengan mengarahkan mereka yang kena PHK atau berhenti bekerja untuk bisa menciptakan usaha baru.

"Misal, dia pekerja hotel yang kena PHK atau pensiun dini, tentu punya ilmu hospitality. Pulang ke desa, dia bangun desa wisata, dan bisa mengaplikasikan ilmunya," katanya.

Rusli mengingatkan, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara sejumlah kementerian/lembaga, tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, tapi juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa memetakan potensi hingga Kementerian Desa PDTT untuk mendukung desa wisata.

Demikian pula peran Kementerian Perindustrian untuk mendorong pengolahan produk. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur termasuk digitalisasi terjamin.

"Menurut saya program ini positif dampaknya bagi korban PHK. Ini penting sebagai bantalan dan mengamankan masa transisi setelah PHK. Tapi yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana informasi ini bisa diakses secara baik dan maksimal oleh mereka yang kena PHK," katanya.