ASEAN Digital Public Health dorong kolaborasi atasi masalah kesmas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Republik Indonesia Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU berbagi strategi penangangan COVID-19 dalam konferensi "Special Ministreal Conference for ASEAN Digital Public Health" hari ini.

"Special Ministreal Conference for ASEAN Digital Public Health" bertujuan untuk mendorong kolaborasi dengan pembuat kebijakan, otoritas kesehatan, pakar terkemuka, dan LSM untuk membahas topik mulai dari ilmu di balik pandemi, pelajaran yang dipetik dari COVID-19, hingga investasi, pembiayaan, dan kolaborasi untuk kesehatan masyarakat (kesmas).

Selain itu, konferensi ini juga ingin meningkatkan kesadaran akan perlunya kolaborasi regional untuk mengatasi keadaan darurat kesehatan masyarakat serta mendorong pembelajaran silang yang akan membantu membentuk kerangka peraturan daerah, kebijakan dan pendekatan kesehatan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Budi menjelaskan beberapa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 mulai dari gerakan masker, penelusuran kontak, tes cepat, penanganan edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri, isolasi rumah sakit hingga percepatan vaksinasi.

"Kita harus melakukan pengawasan dengan benar dan kemudian kita harus mempercepat vaksinasi dan itulah yang saya sebut strategi ofensif," ujar Budi.

Budi mengatakan menjabat sebagai Menteri Kesehatan ketiga pandemi COVID-19 telah menyerang. Meski demikian, ia mempelajari setiap pola untuk penanganan lanjutan.

Pemerintah Indonesia juga berupaya menggunakan teknologi yang datanya terintegrasi. Sebab letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa membawa tantangan tersendiri.

Oleh karenanya, dibangunlah sebuah aplikasi bernama PeduliLindungi yang saat ini telah diunduh lebih dari 60 juta orang Indonesia dan digunakan setiap hari.

"Aplikasi ini berfungsi sebagai penyaringan, jadi jika Anda pergi ke bandara harus check-in. Pengecekan dengan database ini secara terpusat dan kami juga memiliki 870 laboratorium PCR, jadi ketika Anda melakukan tes, mereka akan menggunggah data Anda ke data pusat kami dan ibu berlaku di seluruh Indonesia," kata Budi.

Budi menjelaskan kepada peserta forum yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Brunei Darussalam Dato Dr Isham Jaafar, Menteri Kesehatan Laos Dr Bounfeng Phoummalaysith dan juru bicara Kementerian Kesehatan Kamboja Dr Or Vandine bahwa aplikasi Peduli Lindungi juga berguna untuk menyaring masyarakat yang hendak berkunjung ke sebuah tempat. Jika status akun milik pengguna berwarna hijau maka diizinkan masuk, sedangkan yang berwarna kuning tidak diperkenankan.

"Strategi yang kami terapkan adalah membuat sistem database yang terintegrasi. Seperti yang saya sebutkan kepada Anda, kita semua sedang menguji untuk semua. Semua lab terintegrasi dalam sistem database Nasional dan juga semua penelusuran adalah tautan ke 10.000 Fasilitas Perawatan Primer di seluruh pulau dan mereka dapat menggunakannya dari genggaman," jelas Budi.

Budi juga menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan startup telemedisin untuk membantu konsultasi bagi para penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri serta untuk pengiriman obat-obatan secara gratis.

"Indonesia cukup baik dalam startup. Kami memiliki beberapa unicorn sehingga beberapa dari mereka mendirikan telemedisin. Jadi kami membuka regulasi 15 startup telemedisin yang dapat bergabung dan mereka melakukan konsultasi jarak jauh," kata Budi.

Pada kesempatan yang sama, Budi mengusulkan untuk menata ulang sistem kesehatan global agar memiliki akses dan struktur yang sama. Sebab saat ini, peraturan kesehatan di dunia berbeda misalnya syarat untuk masuk ke Eropa dan ke Amerika berbeda, begitu juga dengan Asia.

"Harus ada standar kesehatan global. Kami mengidentifikasi terutama dalam perjalanan, tetapi tidak harus dalam perjalanan. Bisa dalam aktivitas manusia lainnya, bisa Anda bayangkan jika persyaratan dokumen berbeda-beda di tiap negara?," ujar Budi.