"Itu bukan presiden minta kenaikan gaji. Tapi ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada gerakan yang seolah-olah membentuk isu bahwa presiden minta kenaikan gaji," kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Djafar saat Muswil III PKB Sulawesi selatan di Makassar, Jumat.
Menurutnya, pernyataan presiden tersebut sebenarnya menunjukkan, pejabat dan masyarakat harus kerja keras agar ada peningkatan gaji. Dia menegaskan, presiden membuat pernyataan tersebut tidak dalam kerangka meminta gaji.
"Pernyataan itu menunjukkan, kalian harus kerja lho. Gaji saya (presiden) saja tujuh tahun tidak naik, kenapa kalian naik? harus kerja (kalau mau naik)," katanya.
Marwan mengatakan, jika sering mempolitisasi pernyataan presiden, akhirnya semua aspek dipolitisasi seperti misalnya pengumpulan koin untuk Lapindo.
Kendati begitu, ia menambahkan, kenaikan gaji presiden dan pejabat bisa saja dilakukan asal melalui mekanisme pembahasan di DPR dan sesuai postur anggaran negara.
Namun memang, hal tersebut tidak kontekstual jika melihat situasi masyarakat yang saat ini yang masih mengalami kelemahan ekonomi dan menghadapi perjuangan hidup luar biasa.
"Jadi memang lebih baik postur ABPN itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya `basic need` seperti pendidikan dan kesehatan," katanya.
PKB, kata dia, saat ini berupaya mendorong agar ada dana terintegrasi APBN dan APBD sebesar 10 persen untuk pembangunan masyarakat desa.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting supaya masyarakat desa benar-benar protagonis dalam pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi selatan Syahrul Yasin Limpo menanggapi wacana tersebut mengatakan, belum tepat waktunya membicarakan kenaikan gaji pejabat.
Syahrul mengatakan, melihat situasi saat ini, yang paling penting dilakukan adalah tetap fokus bekerja untuk rakyat dengan meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Terlalu dini membicarakan itu. Yang pokok sekarang kita bekerja dulu," ujarnya singkat. (AAT/Y006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
