Seusai menutup Rakernas Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Jakarta, Kamis, Sugiri mengatakan, rancangan besar kependudukan dimaksudkan agar pemerintah mampu memenuhi pelayanan masyarakat sesuai perkembangan penduduk, termasuk aspek-aspek kuantitas dan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas, dan administrasi penduduk.
Dengan demikian, katanya, penduduk akan tumbuh seimbang dan berkualitas dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta mampu berperan dalam pembangunan.
Sugiri mengatakan, Sensus penduduk 2010 menunjukkan penduduk Indonesia sebanyak 237 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta jiwa selama 10 tahun atau rata-rata pertumbuhan penduduk 1,49 persen.
"Jika laju pertambahan penduduk masih 1,49 persen seperti sekarang, maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 menjadi 450 juta jiwa. Berarti 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia," ujarnya.
Menurut data Badan Kependudukan PBB (UNFPA), jumlah penduduk dunia tahun 2010 telah mencapai 7 miliar jiwa atau bertambah 1 miliar jiwa hanya dalam waktu 10 tahun.
"Daya dukung dan daya tampung lingkungan juga semakin tidak ideal. Kondisi ini dapat menimbulkan banyak masalah lingkungan, sampah, banjir, kemacetan, kesulitan akses udara dan air bersih, serta isu perubahan iklim, hingga bencana akibat perusakan alam," kata Sugiri.
Dia menambahkan, tuntutan kebutuhan dasar seperti pangan yang akhir-akhir ini semakin mahal dan sulit, terbatasnya jumlah lapangankerja yang tersedia belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja baru. "Sempitnya lapangan pekerjaan dapat merangsang terjadinya tindak kriminalitas karena kebutuhan pokok tak terpenuhi," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso mengatakan, BKKBN saat ini menjadi penyelaras kebijakan rencana besar kependudukan. "Tahun 2011 harus selesai, kami sudah membagi-bagi dalam tiga kelompok kerja (pokja)," katanya.
Pokja tersebut, yakni Pokja pengendalian kuantitas penduduk dipimpin oleh Kepala BKKBN, Pokja kualitas penduduk dipimpin Menteri Kesehatan, dan Pokja Database Penduduk dipimpin Menteri Dalam Negeri.
"Jika sudah selesai, rancangan besar tersebut akan diajukan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Presiden RI," demikian Sudibyo.(*)
(R009/AR09)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
