Sejumlah Politisi Kritisi IPO Garuda

Jakarta (ANTARA News) - Politisi dari Partai Hanura dan PDIP di Jakarta, Kamis, mengkritisi pelepasan saham PT Garuda Indonesia sebanyak 5,735 miliar lembar saham dengan harga Rp 750 perlembar pada (26/1), karena saat pengumuman harga IPO (initial public offering) maskapai plat merah tersebut dinilai terjadi salah hitung perolehan harga saham.

Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier mengatakan, sejak awal partainya telah mengambil posisi tegas dengan mengusung moratorium privatisasi BUMN. Dengan pengalaman IPO PT Krakatau Steel (KS) sebelumnya, seharusnya bisa menjadi acuan agar privatisasi BUMN lainnya dimoratorium terlebih dahulu.

Dalam kasus PT KS, lanjut Fuad Bawazier, sudah jelas ada persoalan. Salah satunya penentuan harga yang tidak benar. Sehingga, terindikasi semua menjadi objekan dan negara yang dirugikan. Jika negara dirugikan, berarti ada pihak-pihak yang diuntungkan.

"Kalau soal diduga ada anggota Komisi VI DPR yang ikut roadshow dan jika terbukti ada dari anggota partai kami yang ikut, pastinya akan kami telusuri terlebih dahulu. Dan jika terbukti melanggar atau tidak patuh terhadap partai, jelas akan kami beri sanksi," kata Fuad.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari FPDIP Sukur Nababan menyatakan sesungguhnya terlepas ada persoalan atau tidak, saat ini belum saatnya diterapkan IPO Garuda. Karena selain kondisi pasar modal sedang drop, manajemen Garuda dinilai sedang memiliki sejumlah persoalan.

"Alangkah baiknya, diperbaiki terlebih dahulu manajemen Garuda dengan meningkatkan brand dan pelayanan kepada konsumen. Di sisi lain, sebagai anggota DPR saat ini kami juga dalam posisi dilematis," kata Sukur.

Karena, lanjut Sukur Nababan, kebijakan IPO Garuda telah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Sementara, anggota DPR periode sekarang hanya bisa melakukan pengawasan terhadap sejumlah kebijakan terkait privatisasi BUMN tersebut.

"Kami sudah sering bicara tegas terkait hal ini. Bahkan, kami juga sudah melontarkan moratorium privatisasi BUMN terlebih dahulu. Tapi tidak didengar. Karena itu, saat ini yang perlu dilakukan adalah merevisi undang-undang BUMN," kata politisi PDIP ini.

Saat ditanya kabar tentang adanya sejumlah anggota Komisi VI DPR yang ikut roadshow Garuda, Sukur Nababan mengaku tidak mengetahui hal itu. Namun, Sukur menegaskan bahwa partainya, PDIP, tidak ada yang ikut roadshow Garuda.

"Tapi, jika pun ada anggota Komisi VI DPR yang ikut roadshow Garuda, bisa dipastikan tidak ada kaitannya dengan komisi. Itu urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau ada, sudah semestinya diberi sanksi," ujar Sukur. (*)
(R009/AR09)