..kenaikan gaji presiden sebenarnya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2006, yaitu sekitar Rp100 juta, namun saat itu SBY menolaknya dengan alasan tertentu.
Bekasi (ANTARA News) - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla, kepada ANTARA, Kamis, mendukung rencana kenaikan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam kegiatan Program Kacamata untuk Rakyat di SDN XII Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, JK menilai wajar kenaikan gaji presiden, mengingat besarnya tanggung jawab dan kebutuhan hidup seorang kepala negara.
"Ini kan soal perbandingan saja. Gaji itu selalu ada hubungannya dengan kondisi kebutuhan dan tanggung jawab seorang pejabat publik yang relatif lebih besar," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini.
Menurutnya, kenaikan gaji presiden sebenarnya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2006, yaitu sekitar Rp100 juta, namun saat itu SBY menolaknya dengan alasan tertentu.
Kalla menyatakan dukungannya ini wajar disampaikan. Alasannya, besar gaji yang diterima presiden saat ini relatif lebih kecil dibandingkan gaji wakil rakyat di DPR RI dan kepolisian.
"Saya setuju bila ada kenaikan gaji bagi presiden saat ini. Gaji DPR saja lebih besar dari gaji wapres saat itu, begitu pula dengan Polri," katanya.
Kalla yakin realisasi rencana kenaikan gaji itu akan berdampak positif terhadap kinerja para pejabat negara lainnya.
"Jika gaji presiden tidak segera dinaikan, maka gaji kepala daerah juga otomatis tidak akan naik," katanya seraya menambahkan bahwa hal itu dapat mempengaruhi kinerja pejabat negara.(*)
KR-AFR/Z003
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
