Bawaslu ajak masyarakat berkomitmen memutus mata rantai politik uang

Politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang korupsi.

Ternate (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua kalangan masyarakat di Maluku Utara (Malut) harus berkomitmen memutuskan mata rantai politik uang yang sering terjadi pada pemilu maupun pilkada, termasuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 nanti.

"Politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang korupsi, hal ini berkaca dari sejumlah kepala daerah yang diproses hukum, sejatinya rekrutmen politik dan proses demokrasi di Indonesia seharusnya melahirkan pemimpin prorakyat," kata Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021, di Kota Ternate, Selasa.

Selain itu, kata Ratna, pentingya keterlibatan masyarakat, pemilu tanpa partisipasi masyarakat tidak akan mencapai kualitasnya, sebab pemilu itu adalah pengawasan oleh rakyat.

Menurut dia, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya keterlibatan masyarakat terutama kalangan generasi muda dalam mengawasi pemilu, salah satunya SKPP, sehingga diharapkan setelah mengikuti SKPP para peserta akan menjadi pemilih yang berkarakter serta peserta SKPP akan menjadi pelopor pemilu yang berkualitas.

Dirinya menekankan pentingnya, keterlibatan aktif masyarakat secara luas dalam membantu tugas-tugas pengawasan Bawaslu. Program SKPP yang dicanangkan Bawaslu RI harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.

"Ke depannya peserta SKPP diharapkan dapat menjalankan tugas dengan memberi informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu," katanya.

Selain SKPP, Bawaslu di daerah, kata Ratna Dewi, juga bisa menginisiasi kegiatan lain, seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, atau kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, partai politik bahkan ormas.

"Sosialisasi tentang penanganan pelanggaran kenapa penting, karena kita berharap Pemilu 2024 masyarakat bisa lebih berperan aktif ikut dalam pengawasan, sehingga hasil pemilu kita bisa lebih berkualitas," katanya pula.

Dia menjelaskan, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan kaum pemuda pemilih yang memiliki idealisme yang berkualitas untuk membantu menjaga kedaulatan pengawasan pemilu di Indonesia.

"Penyelenggara pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas ditentukan oleh salah satunya kaum muda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan organisasi kemahasiswaan," katanya lagi.
Baca juga: MPR minta Bawaslu antisipasi politik uang jelang PSU
Baca juga: Bawaslu tindak lanjuti dugaan politik uang di Sumbawa