Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakui pemerintahannya berjalan "Bobrok" karena belum maksimal dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.
"Kami akui apa yang sudah disampaikan dewan terhadap pemerintah, itu memang benar dan mesti dilakukan evaluasi," kata Wakil Bupati Mamuju, Bustamin Bausat, menanggapi pemandangan fraksi di DPRD di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, memang masih banyak kelemahan pada kinerja pemerintahan dalam memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di daerah ini sesuai yang disampaikan anggota DPRD Mamuju dalam pemandangan fraksinya.
Ia mengungkapkan Pemerintah di Mamuju mengakui bahwa terdapat kelemahan dalam membangun daerah ini diantaranya adalah masih belum maksimalnya pemerintah dalam mengatasi luapan sungai sehingga banjir masih menghantui masyarakat di 16 Kecamatan di Mamuju.
Ia juga mengakui, Pemkab juga belum maksimal dalam menyediakan obat bagi pasien di RSUD Mamuju karena selalu kehabisan stok dan banyak obat yang kadaluarsa sehingga tidak dapat digunakan melayani pasien.
Menurut dia, Pemkab Mamuju juga tidak bisa memaksimalkan pendapatan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) tidak memenuhi target karena PAD yang dicapai hanya sekitar Rp18 miliar sementara target sekitar Rp27 miliar.
"Pemkab Mamuju juga tidak dapat memaksimalkan pendapatan khususnya di sektor perkebunan, padahal potensi PAD dari sektor itu menjanjikan, kemudian sistem pelayanan satu atap untuk memenuhi kebutuhan publik seperti pengurusan akte kelahiran, izin usaha dan kebutuhannya juga belum maksimal," katanya.
Oleh karena itu, ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang tidak maksimal itu karena masih terjadi kelemahan atas kinerja dari pemerintah di Mamuju. (MFH/F003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
