Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah lebih meningkatkan upaya pemerataan kesejahteraan sehingga pertumbuhan perekonomian yang dicapai bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

"Meski capaian-capaian Pemerintah sudah ada, namun harus lebih ditingkatkan lagi," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, masih sangat banyak warga yang hidup dalam kemiskinan, termasuk mereka yang tinggal di daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

"Mereka yang tinggal di dekat laut dan bermata pencaharian sebagai nelayan masih miskin. Padahal potensi ekonominya tinggi. Begitu pula yang di dekat hutan dan perkebunan. Ini adalah bukti ketidakseimbangan yang nyata," katanya.

Oleh karena itu, lanjut kiai yang juga menyandang gelar profesor tersebut, pemerintah tidak boleh tinggal diam.

"Kesejahteraan yang belum merata ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah," katanya.

Said Aqil mengakui, sebagian besar penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan adalah warga NU.
 
"Kritik semacam ini harus saya sampaikan kepada Pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab NU memperjuangkan warganya," katanya.

Menurut Said, saat pertemuan tokoh lintas agama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, ia pun menyampaikan kritik itu.

"Saya juga sampaikan bahwa masyarakat di daerah pertambangan mengalami nasib serupa. Presiden menerima kritik saya dan mengakui kebenarannya. Bahkan Presiden menyatakan dari 8800 izin pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah, tidak ada satu pun yang dimiliki warga NU," katanya.

(S024/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011