Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengemukakan, target Tim Khusus Penanganan TKI DPR adalah terwujudnya perbaikan manajemen pengiriman dan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.
"Target utama selain memulangkan para TKI bermasalah, Tim Panja TKI DPR diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan klasik yag dihadapi para TKI di Indonesia, " katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, persoalan TKI sangat kompleks. "Seperti permasalahan di bandara di mana masih banyak berkeliaran calo-calo yang sangat merugikan TKI," katanya.
Dia mengharapkan ada langkah-langkah lebih serius untuk membenahi pengiriman TKI. "Ini juga karena kita sadari bahwa permasalahan TKI begitu kompleks dan luas yang membutuhkan langkah-langkah strategis," kata Sekjen DPP PAN itu.
Namun begitu permasalahan-permasalahan kecil yang seharusnya cepat disesaikan tetap diperhatikan.
"Pada prinsipnya kita serius karena selama ini penanganan TKI memang belum maksimal. Kita harapkan saat ini permasalahan-permasalahan itu sudah bisa hilang atau paling tidak diminimalisir," katanya.
Sementara Tim Khusus DPR untuk Penanganan TKI di Arab Saudi meminta pemerintah Indonesia mengusahakan secara optimal pemulangan seluruh TKI ilegal yang saat ini hidup di bawah Jembatan Kandara Jeddah dan Sareh Mansyur Mekkah.
Upaya yang harus dilakukan untuk memulangkan TKI ielagal di Arab Saudi, bisa atas prakarsa pemerintah tapi bisa juga memanfaatkan kekebijakan amnesti yang diberikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang akan berakhir pada Maret 2011.
Timsus DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi (MoU) dengen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Agama dalam merespon banyaknya TKI ilegal yang berasal dari umroh dan haji.
Terkait banyaknya kasus TKI di Arab Saudi, Timsus DPR mendesak pemerintah dan BNP2TKI untuk melakukan kajian penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI yang tidak terampil sampai semua draft perbaikan efektif.
Timsus DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukankoordinasi (MoU) dengen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sertaKementerian Agama dalam merespon banyaknya TKI ilegal yang berasal dariumroh dan haji.
Sementara anggota tim Chairunisa (Golkar) mengemukakan, timsus perlu mendesak Kemenakertrans, Kemenlu, BNP2TKI dan Kemenhukham untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan konseptual terhadap sistem pengiriman dan pemulangan TKI ke luar negeri.
"Perlu dilakukan audit kebijakan di setiap tahapan sehingga diperoleh diagnosis tepat untuk perbaikan kebijakan maupun regulasi," katanya.(*)
S023/D011
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
