DPR Desak Moratorium Pengiriman TKI

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai moratorium penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke luar negeri.

Demikian pernyataan tim khusus DPR RI terhadap penanganan TKI yang disampaikan di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu.

Penyampaian pernyataan dihadiri Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua Tim Khusus DPR Irgan Chairul Mahfiz (PPP), anggota tim Chairunisa (Golkar) dan Taufik Effendy (Demokrat) serta Eva Sundari (PDIP).

Tim Khusus TKI DPR meminta pemerintah lebih serius dan lebih tegas membenahi persoalan TKI. Keseriusan dan ketegasan sangat penting karena persoalan selalu berulang dari tahun ke tahun.

"Pembenahan secara serius dan tegas harus dilakukan dari hulu sampai hilir (saat kembali ke Tanah Air)," kata Eva Sundari.

Dia mengatakan, TKI yang banyak bermasalah adalah mereka yang selama ini bekerja di sektor informal. Selain tanpa perlindungan memadai, juga banyak yang ilegal.

Karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai moratorium pengiriman TKI untuk sektor informal sampai adanya kesiapan hanya mengirim TKI formal dan terampil.

Sedangkan untuk memulangkan TKI ilegal di Timur Tengah, menurut Chairunisa, sebenarnya Komisi IX DPR telah meminta PT Garuda dan maskapai penerbangan Arab Saudi untuk mengangkut TKI ilegal kembali ke Tanah Air saat menjemput keberangkatan jemaah calon haji.

"Kami sudah meminta hal itu, tetapi tidak mudah karena terbentur dengan ketentuan di Arab Saudi bahwa penerbangan haji memang harus dikhususkan untuk jemaah calon haji, bukan untuk TKI," katanya.

Karena itu, Taufik Kurniawan mengemukakan, perlu dilakukan pendekatan dan lobi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan manajemen Garuda mengenai kemungkinan menggunakan pesawat Garuda untuk memulangkan TKI ilegal.

"Sebenarnya Garuda bersama Kemenakertrans sudah berperan dalam pemulangan TKI ilegal, bahkan pernah mengangkut ribuan, tetapi tak ter-expose. Kita perlu koordinasikan lagi mengenai hal itu," katanya.

Yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah menyiapkan tenaga kerja lebih terampil untuk dikirim ke luar ngeri. Dengan demikian, peluang yang bisa diperoleh bukan untuk pekerjaan di sektor informal, terutama rumah tangga, tetapi sektor formal.

(ANTARA/S026)