JakLingko proyeksikan 2 juta warga unduh aplikasi integrasi antarmoda

Aplikasi integrasi antarmoda JakLingko dapat memberi kemudahan pengguna dalam merencanakan perjalanan

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha BUMD DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia, memproyeksikan 2 juta warga pengguna transportasi umum di Jabodetabek bakal mengunduh aplikasi integrasi antarmoda pada tahun 2022.

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin di Jakarta, Senin, menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan perluasan uji coba terhadap kartu pintar (smart card) dan aplikasi (super apps) terhadap empat moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta dan KAI Commuter.

Setelah uji coba terbatas dilakukan, masyarakat pengguna dapat mengunduh aplikasi tersebut pada Januari 2022.

"Diharapkan sebagian pengguna akan beralih ke aplikasi dan kartu JakLingko Indonesia. Target kami mendekati tahun depan sekitar satu sampai dua juta penumpang per hari," kata Kamaluddin.

Kamaluddin berharap pengguna transportasi umum Jabodetabek dapat beralih menggunakan aplikasi yang diinisiasi JakLingko.

Aplikasi integrasi antarmoda JakLingko dapat memberi kemudahan pengguna dalam merencanakan perjalanan menggunakan kombinasi empat transportasi umum di Jabodetabek, yakni KAI Commuter, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta.

Adapun sistem integrasi antarmoda JakLingko telah memulai fase pertama sejak September 2021 melalui pencanangan kartu dan aplikasi yang menghubungkan seluruh moda transportasi.

Kemudian, dengan kartu dan aplikasi yang sama, tarif integrasi antarmoda mulai diberlakukan pada fase kedua yakni Maret 2022.

Para pengguna transportasi umum akan menikmati tarif yang lebih terjangkau dengan sistem bendel (bundling) jika menggunakan kombinasi empat moda transportasi yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan KAI Commuter.

Pada fase ketiga, sistem integrasi antarmoda akan menerapkan pembayaran berbasis akun yang akan mencatat profil pengguna aplikasi tersebut.

"Kenapa harus mengunduh aplikasi JakLingko Indonesia, karena tarif integrasi tadi tidak bisa diterapkan di platform moda yang terpisah-pisah, semua harus terpusat di satu tempat," kata Kamaluddin.