Jadi. menteri-menteri tidak boleh tiarap, saat kebijakan dikeluarkan jangan presiden sendiri yang harus berhadapan dengan masyarakat, mereka harus lebih komunikatif," kata Muladi.Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Muladi, mengatakan bahwa para menteri harus meningkatkan komunikasi politik kepada masyarakat dalam menjawab kritik masyarakat jangan hanya dilimpahkan kepada Presiden.
"Komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh presiden tapi juga menteri-menteri. Jadi. menteri-menteri tidak boleh tiarap, saat kebijakan dikeluarkan jangan presiden sendiri yang harus berhadapan dengan masyarakat, mereka harus lebih komunikatif," katanya menanggapi isu terkait pernyataan bohong para tokoh lintas agama di Jakarta, Rabu.
Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Jawa Tengah, itu juga mengemukakan, komunikasi politik diperlukan agar masyarakat tahu sejauh mana perkembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
"Apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan dan kendalanya apa, masyarakat harus tahu, jangan sampai dikatakan bohong. Kata-kata bohong itu menurut saya keras sekali, saya juga pernah menjadi pejabat negara," katanya.
Ia menyesalkan adanya pernyataan bohong oleh para tokoh lintas agama karena menggunakan kata-kata yang keras.
Namun demikian, menurut dia, pemerintah kini sebaiknya fokus untuk memperbaiki kinerja dengan memperhatikan kritik tersebut.
"Memang ada yang belum tercapai, bukan tidak sensitif tetapi tersinggung karena kata-kata yang digunakan sangat keras, berbohong, jadi defensif, maka yang penting bagi dia harus straight dalam kritik itu ya, itu laksanakan saja, dimana yang bisa mana yang tidak bisa itu dikomunikasikan pada masyarakat," katanya.
Sebelumnya, para tokoh lintas agama mengeluarkan pernyataan pemerintah telah melakukan kebohongan. Hal ini membuat kontroversi di dalam masyarakat. Pemerintah menilai, tidak ada kebohongan, namun mengakui memang ada yang belum berhasil dilaksanakan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Depok, Arbi Sanit, menilai bahwa kritik yang dilakukan oleh para tokoh lintas agama tersebut kurang tepat karena kata kebohongan lebih menunjukkan bahasa politik bukan bahasa agama.
Menurut dia, sebagai tokoh agama tidak pas bila mengkritik pemerintah menggunakan bahasa-bahasa politik.
(ANT/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
tokoh agama tidak pantas menghujat, saya yakin SBY yg sesuai jadi tokoh agama, karena yg berbohong itu yg mengucapkan......tokoh agama manapun tidak menginginkan perpecahan sesama bangsa, tapi tokoh agama yg "satu" ini jelmaan dari DAJJAL.