...masa`Presiden kalah gajinya dengan yang lain?

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengemukakan, Komisi II DPR RI mulai membahas struktur baru gaji penyelenggara negara dalam revisi Undang-Undang (UU) tentang Kepegawaian karena memang harus ditetapkan lagi mengingat selama ini ada ketidakpantasan sistem penggajian.

Banyak direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang gaji dan fasilitas yang diterimanya melebihi gaji dan fasilitas yang didapat Presiden atau menteri.

"Memang sistem penggajian harus ditata ulang karena banyak direksi BUMN dan komisaris BUMN mendapat gaji dari negara melebihi gaji Presiden. Bahkan fasilitas mereka pun melebihi, seperti mobil dan rumah," kata Taufik.

Rumah dinas direksi BUMN dan mobilnya banyak serta jauh lebih mewah. "Menteri pakai Toyota, tapi tidak sedikit direksi BUMN menggunakan Mercedes Benz," ujarnya.

Bahkan, sebut Sekjen DPP PAN itu, gaji Gubernur Bank Indonesia adalah yang tertinggi diantara pejabat publik lainnya. "Gaji gubernur BI itu sampai Rp500 juta per bulan. Ini `kan sangat tidak tepat, masa`Presiden kalah gajinya dengan yang lain?" katanya.

Oleh karena itu dibutuhkan aturan dan sistem baru penggajian pejabat publik atau lainnya guna menghilangkan kesenjangan.

Sistem penggajian yang baru, kata Taufik, harus mencerminkan rasa keadilan juga di masyarakat dan jangan sampai menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Saya rasa itu semua harus disesuaikan dan dipantaskan dengan tugas dan beban kerja seorang pejabat publik," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengusulkan kenaikan gaji Presiden dimasukkan dalam RAPBN 2012.

"Kalau gaji Presiden terasa kurang, `kan nanti bisa dibicarakan dalam anggaran yang akan datang, masukkan saja dalam APBN 2012 mumpung lagi ada program remunerasi sekalian peningkatan gaji," katanya.

Anis menilai "curhat" SBY itu patut diberikan apresiasi . "Sebagai DPR dan penanggungjawab anggaran. Usulan Presiden SBY itu perlu diapresiasi. `Curhat` ini kita anggap sebagai sebuah usulan dan perlu diapresiasi dalam pembahasan anggaran 2012," katanya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR, M Romahurmuzziy juga mendukung standarisasi gaji pejabat negara.

Menurut dia, standarisasi ini perlu dilakukan untuk merasionalisasi gaji dari pejabat yang terlalu tinggi. Dia menyontohkan, gaji Gubernur BI seharusnya tidak boleh lebih tinggi dari gaji seorang Presiden.

"Kalau alasan beban kerja yang berat toh mereka di situ juga atas penugasan negara. Yang terpenting adalah gaji tertinggi di Indonesia adalah Presiden," ujar Romy.

Kendati demikian, dia menilai bahwa gaji Presiden saat ini sudah cukup, karena Presiden juga mendapat tunjangan dan fasilitas lain yang jumlahnya lebih besar.(*)

S023/S019

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011