"Saya mendapatkan banyak laporan bahwa saat ini beredar kabar diantara TKI di Arab Saudi melalui SMS bahwa pemerintah akan melakukan pemulangan gratis. Ini tindakan yang tidak bertanggungjawab. TKI jangan mudah ditipu," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut Menakertrans, upaya pemulangan TKI telah dilakukan oleh pemerintah melalui Perwakilan RI di Arab Saudi setiap hari dengan jumlah rata-rata 8 hingga 20 orang. Sementara itu, pemulangan khusus yang disiapkan pemerintah terhadap TKI overstayers sedang menunggu proses pendataan dan persiapan tim teknis yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto.
"Pendataan ini penting, mengingat proses pemulangan mesti dengan cara pemberkasan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini sedikit memakan waktu tapi yang penting bisa dipulangkan," jelas Muhaimin.
Tuntutan pemulangan muncul setelah maraknya pemberitaan tentang TKI overstayers, termasuk yang tinggal di bawah jembatan Kandara, Jeddah, beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan data yang dihimpun sementara ini oleh Kemenakertrans dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa tidak semua yang berada di bawah jembatan tersebut berstatus TKI.
"Bahkan, 20 persen diantaranya adalah WNI yang paspornya bervisa umroh, tapi sudah lewat batas waktu. Oleh karena itu perlu pendataan," demikian Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, secara terpisah menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan tim ke Arab Saudi untuk mendata dan memproses pemulangan TKI overstayers.
"Yang sakit segera akan dirujuk ke rumah sakit setibanya di tanah air, sementara yang membutuhkan bantuan lainnya, seperti psikiater, akan kami sediakan. Bahkan, jika memang terpaksa harus dilakukan, akan kami siapkan tempat penampungan sementara. Demikian garis besar arahan Menakertrans kepada BNP2TKI," kata Jumhur.
Khusus mengenai sindikat yang memanfaatkan TKI overstayers, Jumhur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kompromi.
"Kepada setiap TKI yang berangkat ke Arab Saudi, kami bekali agar jangan sekali-kali mau dibujuk dan dirayu untuk bekerja secara bebas tanpa ikatan perjanjian kerja. Mereka itu sindikat yang kerap memanfaatkan TKI dan tidak mau bertanggungjawab jika terjadi masalah," demikian Jumhur Hidayat.(*)
(R009/P003)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
