Kuala Lumpur (ANTARA News) - Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada komisi I, III, VIII, dan IX melakukan lawatan ke Kuala Lumpur, Malaysia sejak Minggu hingga Senin guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia.

"Kami ingin mendapatkan langsung mengenai permasalahan yang dihadapi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sini dan berupaya untuk mencarikan solusinya," kata Tubagus Hasanuddin, wakil ketua Komisi I dari fraksi PDI-Perjuangan saat mengunjungi shelter TKI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.

"Bertemu langsung dengan para TKI tersebut, tentunya diharapkan kami mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai apa saja yang menjadi permasalahan mereka di Malaysia ini," kata Tubagus.

Dalam pertemuan tersebut didapat sejumlah kasus seperti TKI yang tidak mendapatkan gaji, dipukul majikan, tidak memiliki visa kerja, bahkan permasalahan rumah tangga terutama hak asuh anak hasil perkawinan dengan warga Malaysia.

Dikatakannya, permasalahan yang dihadapi TKI  sangat perlu untuk mendapat i jalan keluar yang terbaik dengan tetap menjaga hubungan baik antar negara bertetangga ini.

"Kami memandang ada banyak informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu, kami ke sini tak lain untuk mendengar dan melihat langsung. Banyak temuan dari hasil kunjungan ini yang akan kami sampaikan dalam rapat-rapat dengan pemerintah khususnya yang terkait dengan TKI," katanya.

Rombongan anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan ini juga selain ke Malaysia, juga telah melakukan kunjung ke Singapura dan bertemu dengan para TKI di negara itu.

Hal senada disampaikan oleh anggota DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka bahwa kedatangannya ke Singapura dan Malaysia tersebut juga ingin mendengar langsung aspirasi ataupun problem yang dihadapi oleh para TKI.

"Dengan langsung bertemu mereka tentunya mendapatkan pengakuan apa yang dirasakan selama bekerja di sini. Pada dasarnya apabila terjadi masalah tentu kami berupaya untuk mencarikan solusinya," ungkap Rieke.

Menurut dia, perlindungan terhadap TKI sangatlah mutlak termasuk soal asuransi, bantuan hukum dan lainnya.

"Kami di DPR sedang menyusunnya termasuk soal asuransi dan lainnya. Bahkan untuk perlindungan hukum dananya akan ditingkatkan. Kita usahakan sampai tahun 2014, untuk perlindungan TKI di seluruh dunia mencapai Rp1 triliun," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Suryana Sastradiredja menjelaskan dalam kunjungan tersebut, rombongan anggota DPR RI yang terdiri atas Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin, anggota komisi VIII Adang P, serta Eva Kusuma Sundari dari Komisi III juga bertemu dengan para TKI yang ditampung di shelter KBRI.

Anggota DPR tersebut, menurut Suryana, datang ke Kuala Lumpur bertujuan untuk mencari masukan dari para TKI maupun dari pihak KBRI sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa dibenahi dengan baik.

"Permasalahan TKI harus dibenahi dengan baik dan mereka menyampaikan bahwa perlindungan TKI harus dioptimalisasikan," kata Suryana.
(N004/Z002/A038)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011