HKTI Tolak Pembebasan Bea Pangan Impor

Padang (ANTARA News) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak rencana pemerintah membebaskan bea masuk pangan impor, karena dinilai merugikan negara.

"Kebijakan membebaskan bea masuk pangan impor tersebut selain akan merugikan negara karena kehilangan pendapatan dari bea masuk juga mengancam nasib dan masa depan petani Indonesia," kata Ismed Hasan Putro, Ketua Bidang Perdagangan DPN HKTI, periode 2010 -2015 kepada ANTARA, Senin.

Rencana pemerintah yang disebut sebagai upaya membendung harga pangan agar tidak terus melonjak tersebut dipandang Ismed sebagai tergesa-gesa dan terkesan panik.

"Kebijakan membebaskan bea masuk pangan selain akan merugikan negara karena kehilangan pendapatan dari bea masuk juga mengancam nasib dan masa depan petani Indonesia," katanya.

Padahal negara liberal dan propasar seperti AS, Jerman dan Jepang saja sangat melindungi petaninya.

"Harus ada langkah komprehensif, tranparan serta tetap memperhatikan kepentingan nasional khususnya nasib para petani," katanya.

Pemerintah, sebutnya, perlu terlebih dahulu jujur dalam soal stok beras nasional dan jangan mengimpor demi kepentingan para pemburu rente.

Pemerintah, katanya lagi, juga perlu jujur mengenai siapa yang diuntungkan oleh kebijakan membebaskan bea masuk gandum. Dia menengarai sekelompok importir dan produsen mie kemasan yang mengekspor ke berbagai negara, termasuk Afrika, diuntungkan oleh kebijakan ini.

"Lantas bangsa dan negara ini harus mensubsidi bangsa-bangsa lain. Kebijakan pembebasan bea masuk pangan selain tidak bijak juga akan merugikan negara," katanya.(*)

F011/F002