Komisi IV DPR minta pemerintah selesaikan penolakan jagung subsidi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah melakukan konsolidasi terkait persoalan penolakan peternak terhadap penyaluran jagung subsidi di daerah karena dugaan harga yang terlalu tinggi.

"Sekarang lakukan konsolidasi. kemudian yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat dulu," kata Firman, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, Firman menyarankan pemerintah menggerakkan industri usaha mikro kecil menengah (UMKM) menyangkut prioritas kebutuhan peternak unggas, seperti peredaran jagung harus dikendalikan pemerintah.

"Pemerintah mengatur secara ketat penerapan harga jagung batas bawah dan atas untuk menguntungkan petani maupun peternak unggas, serta membatasi harga bagi produk impor," katanya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Koperasi Peternak Ayam Blitar mendapat kiriman jagung bersubsidi seharga Rp4.500 per kilogram dari Kementerian Pertanian. Namun jagung tersebut memiliki kadar air 25-29 persen. Sementara standar kadar air jagung layak untuk pakan ayam hanya 15 persen.

Ketua Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, mengatakan meski tidak semua, tapi beberapa jagung ada yang basah dan kering.

"Tapi dengan kondisi basah, peternak takut ambil,” katanya Jumat.

Yudianto mengatakan, meski sebagian basah, tapi hal ini adalah bagian dari membangun kemitraan dan kepercayaan antara gabungan kelompok tani dengan peternak. Ia meminta komitmen pemerintah menyiapkan 30.000 ton jagung harus segera terealisasi.

Saat ini, lanjut Yudianto, peternak masih kesulitan mencari pakan dari jagung, meski harganya Rp5.300-Rp5.700 per kg. Menurutnya peternak sudah memberikan peringatan sulitnya memperoleh pasokan jagung sejak awal tahun 2021, namun tidak digubris Kementerian Pertanian.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian BUMN menugaskan Perum Bulog untuk memasok 30.000 ton jagung pakan kepada peternak rakyat dengan harga yang sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP) yaitu Rp4.500 per kg. Hal ini menyusul protes seorang peternak dengan poster berisi keluhan tingginya harga jagung di pasaran.

Sementara itu Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara Alvino Antonio mengatakan masalah pakan unggas bukan karena jagungnya tidak ada, tapi harga jagungnya mahal. Harga yang beredar di pasar tidak sesuai dengan harga acuan Permendag No 7 Tahun 2020 yaitu Rp4.500 per kg. Alvino dan peternak mempertanyakan surplus jagung yang tak selaras dengan harga di pasar yang tetap tinggi.

“Ditambah lagi peternak rakyat rugi karena harga jual telur nya di kandang sekitar Rp14.500-Rp15.000 per kg, sedangkan HPP mereka karena harga jagung di kisaran Rp6.000-Rp6.200 per kg, kemudian HPP peternak rakyat di Rp21.000 per kg, jadi peternak menanggung kerugian antara Rp6.000-Rp7.000 per kg,” ujarnya.

Peternak, akhirnya menerima jagung dari mana saja asalkan harganya sesuai dengan acuan Permendag yaitu Rp4.500 per kg. Ia mengatakan, aksi buang jagung oleh petani seperti di NTB sudah sering terjadi.

"Pemerintah saat ini belum ada impor jagung, kemarin info dari Kementan jagung lokal surplus sekitar 2,3 juta ton, oleh karena itu dipertanyakan kalau surplus kenapa harga jagung Rp6.200 per kilogram," katanya.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021