Situasi politik dan keamanan di seantero Sudan pasca-referendum Sudan Selatan semakin kondusif dan terkendali
Kairo (ANTARA News) - Indonesia menilai referendum penentuan nasib di wilayah Sudan Selatan secara umum berlangsung adil dan jujur, kata Ketua Tim Pengamat Indonesia untuk Referendum Sudan Selatan, Dr. Sujatmiko.
"Secara umum ya, tapi apakah 100 persen jujur, adil? Gak bisa dijamin. Hanya saja secara umum pelaksanaannya cukup transparan," katanya ketika dihubungi ANTARA dari Kairo, Sabtu.
Sujatmiko yang juga Duta Besar (Dubes) RI untuk Sudan itu menilai situasi dan kondisi stabilitas keamanan di Sudan pasca-pelaksanaan referendum cukup kondusif.
"Situasi politik dan keamanan di seantero Sudan pasca-referendum Sudan Selatan semakin kondusif dan terkendali," kata Dubes Sujatmiko yang saat dihubungi via ponsel pada Sabtu (22/1) pagi, sedang main golf di hari libur di Khartoum.
Tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada kekacauan keamanan di seluruh wilayah negara terluas di Afrika tersebut, katanya.
Situasi yang kondusif ini dipastikan akan terus berlanjut kendati tanda-tanda kemenangan Sudan Selatan sudah mulai kelihatan, ujar Dubes Sujatmiko.
"Meskipun ada indikasi Sudan Selatan akan memisahkan diri, saya yakin, situasi yang kondusif ini akan terus berlanjut, paling tidak hingga diumumkannya hasil pemungutan suara referendum pada 7 Februari 2011 mendatang," katanya.
Pernyataan senada diutarakan Kepala Fungsi Politik KBRI Sudan, Mulyadi.
Demonstrasi menentang kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari yang digerakkan oleh mahasiswa di Khartoum, Gezira dan wilayah lainnya mulai mereda, begitu pula protes para pendukung partai oposisi atas ditahannya Dr. Hassan Turabi juga mulai berkurang.
"Di berbagai tempat tidak terlihat lagi keramaian dan kerumunan massa. Aktivitas masyarakat di berbagai wilayah di Sudan berjalan dengan normal," katanya.
Situasi di Abyei-wilayah yang masih diperebutkan oleh Sudan Utara dan Sudan Selatan- juga terus membaik.
Menurut Mulyadi, tidak ada lagi konflik bersenjata antara suku Meisiriya dan suku Dinka di wilayah Abyei dan sekitarnya.
Dubes Sujatmiko menilai kestabilan keamanan itu tidak terlepas dari komitmen yang terus dipegang oleh pemerintah Sudan dan pemerintahan otonomi Sudan Selatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Negara tersebut.
"Indonesia sebagai Negara sahabat Sudan sangat menghargai sikap menahan diri dari kedua pihak tersebut," kata Sujatmiko.
Terkait masalah Abyei, yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat internasional, karena terjadi konflik pada tanggal 7-8 Januari 2011 yang lalu, Sujatmiko menilai bahwa tidak banyak berpengaruh atas situasi politik dan keamanan di Sudan.
Konflik di Abyei itu diredam dengan kesepakatan yang dibuat oleh Menteri Negara Dalam Negeri Sudan dan Menteri Dalam Negeri Wilayah Otonomi Sudan Selatan pada 17 Februari 2011.
Sementara itu, perhitungan suara referendum Sudan Selatan dimulai tanggal 16 Januari 2011, dan hasil akhirnya direncanakan akan diumumkan oleh Komisi Referendum Sudan Selatan di Khartoum paling lambat tanggal 7 Februari 2011.
Bila ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan banding atas hasil referendum, maka Komisi akan mengumumkan hasil akhir perhitungan suara tanggal 14 Februari 2011.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
