BKF : Belum Ada Perubahan Asumsi ICP Minyak

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang baru, Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini belum ada perubahan asumsi ICP minyak dalam APBN 2011 dan tetap pada angka 80 dolar AS per barel.

"Itu salah satu concern yang harus kita perhatikan tapi kita tidak bisa melihat sesaat, kita harus lihat perkiraan rata-rata tahunan," ujarnya saat ditemui seusai pelantikan pejabat eselon I dan II dalam lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada dua kemungkinan harga minyak dunia saat ini sedang melambung tinggi, yaitu musim dingin di Eropa yang sulit diprediksi dan perekonomian global yang membaik, walaupun sedang melambat di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

"Mungkin ada kecenderungan meningkat karena, satu, iklim di Eropa memang berat, kedua, ekonomi dunia makin recover meskipun ada masalah di Eropa tapi pertumbuhan yang tinggi di India atau misalnya AS membaik, pasti akan meningkatkan permintaan minyak. Itu yang harus kita monitor terus," ujarnya.

Sementara, terkait persiapan pembuatan APBN Perubahan 2011, ia mengatakan dalam jangka waktu dekat akan mempelajari dan fokus menyiapkan rancangan anggaran perubahan serta kemungkinan perkiraan anggaran 2012 yang dapat mendukung target pertumbuhan.

"Kita akan pelajari dulu situasinya dan kita lakukan yang terbaik mengenai kemungkinan kalau ada perubahan 2011. Sedangkan untuk anggaran 2012 diharapkan bisa mendukung stabilitas perekonomian dan pertumbuhan," ujarnya.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini terpilih menggantikan Pelaksana Tugas sebelumnya Agus Suprijanto yang dilantik menjadi Dirjen Perbendaharaan.

Selain Bambang, 10 pejabat eselon I yang dilantik adalah Dirjen Anggaran Herry Purnomo, Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Inspektur Jenderal Vincentius Sonny Loho, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan Kamil Sjoeib, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Robert Pakpahan.

Kemudian, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kiagus Ahmad Badarudin, Staf Ahli Bidang Kebijakan Regulasi Data Keuangan Pasar Modal Nurhaida, Plt Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Rionald Silaban.(*)

(T.S034/B012/R009)