Kalau ada permainan jual beli jabatan, silakan laporkan langsung ke dirinya atau silakan lapor ke kepolisian.Temanggung (ANTARA) - Bupati Temanggung M Al Khadziq menjamin tidak ada jual beli jabatan dalam mutasi atau pengisian jabatan kosong di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Khadziq, di Temanggung, Jumat, mengatakan banyak yang mengkritik dirinya karena draf mutasi sudah dibuat oleh baperjakat, bahkan sudah dibawa ke Wakil Bupati, tetapi sampai ke tangan Bupati sering berubah karena ada pertimbangan.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Temanggung tahun 2021. Pada kesempatan ini dilantik 36 pejabat eselon III dan 96 pejabat eselon IV.
"Saya usahakan pertimbangan objektif melihat orang dan objektif melihat kebutuhan organisasi, tidak ada lain tidak ada bukan. Dengan cara begini saya juga jamin tidak ada yang namanya permainan dalam mutasi, apalagi permainan jual beli jabatan insya Allah tidak ada," katanya.
Dia menuturkan kalau ada permainan jual beli jabatan, silakan laporkan langsung ke dirinya atau silakan lapor ke kepolisian.
Khadziq menuturkan mutasi ini dilaksanakan dengan berbagai tujuan, yakni pengisian jabatan-jabatan kosong di eselon III dan IV. Selain itu untuk kemajuan organisasi.
Menurut dia, draf mutasi hari ini sudah selesai sekitar satu minggu yang lalu, tetapi begitu beberapa hari lalu ada supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemkab Temanggung masih terdapat berbagai kekurangan, maka draf mutasi ada beberapa perubahan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Ia menyebutkan hasil supervisi KPK bahwa banyak potensi pendapatan yang tidak masuk ke pemerintah daerah, antara lain pajak hotel dan pajak restoran.
"Banyak tapping box dimatikan, sehingga restoran tidak membayar pajak dan tidak ada pemasukan pada daerah," katanya pula.
Menurut KPK, katanya potensi kehilangan pemasukan daerah ini harus dihindarkan, karena potensi kehilangan pemasukan itu sama pentingnya mencegah potensi terjadinya penyimpangan di bidang pengeluaran atau penganggaran sehingga harus melakukan perbaikan-perbaikan di sisi pendapatan daerah.
Bukan hanya dari sisi pemasukan daerah, KPK juga melihat dari sisi manajemen, di mana tahun ini target sertifikasi tanah pemkab sebanyak 720, tetapi di bulan September ini baru selesai 36 sertifikat.
Hasil supervisi KPK juga menyayangkan target penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) para developer pada Pemkab Temanggung yang tahun ini masih nol dari taget 22 fasum, katanya pula.
Baca juga: Kemenpan-RB diminta turunkan nilai ambang batas seleksi P3K
Baca juga: Pemkab Temanggung ajukan izin melelang tujuh jabatan ke KASN
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
