...diperlukan evaluasi total keberadaan lembaga ad hoc seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa Partai Golkar mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi total Satgas Pemberantasan Mafia Hukum karena terbukti mengebiri fungsi lembaga penegak hukum.
"Golkar mendorong agar proses penegakkan hukum dilakukan obyektif. Karena itu diperlukan evaluasi total keberadaan lembaga ad hoc seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," kata Idrus di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat saat membacakan pernyataan politik partainya terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan.
Pernyataan politik tersebut disampaikan menyusul kesaksian Gayus usai divonis PN Jakarta Selatan
"Dalam prakteknya juga terindikasi lebih banyak mudharatnya dan membukaadanya oknum tertentu untuk mempolitisasi proses hukum," sambung Idrus yang saat membacakan pernyataan diantaranya didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.
Menyangkut fitnah terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam kaitannya dengan kasus Gayus Tambunan, Partai Golkar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan semua itu sebagai pembelajaran.
"Ini sebagai contoh yang rusak yang tidak boleh menimpa siapapun serta tidak boleh terulang kembali," kata Idrus.
Golkar juga mengingatkan Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus ditempatkan sebagai panglima.
"Perlu adanya penegakan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan," kata Idrus.(*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011