Presiden Iran Minta Barat Tak Campuri Urusan Tunisia

Teheran (ANTARA News/Xinhua-OANA/AFP) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Rabu mengatakan bahwa Barat tak berhak untuk mencampuri urusan dalam negeri Tunisia.

Berbicara di hadapan massa di kota Yazd, Iran tengah, Presiden Iran mengatakan negara-negara Barat bertujuan untuk mencabut hak-hak rakyat Tunisia melalui perang psikologis, menurut laporan satelit Press TV dalam bahasa Inggris.

Dia mengatakan Tunisia menginginkan pemerintahan Islam, menurut laporan tersebut.

Dewan Konstitusi Tunisia memutuskan pada Sabtu untuk mengusir Zine El Abidine Ben Ali dari kekuasaan.

Ben Ali, yang memerintah Tunisia selama lebih dari 23 tahun, melarikan diri ke Arab Saudi pada Jumat setelah terjadi aksi protes besar-besaran di seluruh negeri.

Dari Washington AFP mengatakan Amerika Serikat Rabu mendesak pemerintah sementara Tunisia untuk beralih ke demokrasi sejati, dan berjanji membantu setelah pemberontakan rakyat yang menggulingkan orang kuat Zine El Abidine Ben Ali.

"Orang-orang Tunisia telah berbicara. Pemerintah sementara harus membentuk transisi sejati menuju demokrasi. Amerika Serikat akan membantu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Philip Crowley dalam pernyataannya di laman mikroblog Twitternya.

Presiden Tunisia Foued Mebazaa sebelumnya menjanjikan "putus hubungan total" dengan masa lalu dan memuji "sebuah revolusi yang bermartabat dan kebebasan," pada saat jaksa penuntut umum membuka penyelidikan besar terhadap masa kepresidenan Ben Ali.

Penyidik akan memeriksa aset-set domestik dan luar negeri secara ekstensif yang dimiliki oleh mantan pemimpin itu, yang mengundurkan diri tiba-tiba pada Jumat lalu dan melarikan diri ke Arab Saudi setelah gelombang protes jalanan terhadap rezimnya.

"Bersama kita bisa menulis halaman baru dalam sejarah negara kita," kata Mebazaa dalam satu pidato kepada bangsanya.

Ia juga berjanji untuk memastikan amnesti bagi para tahanan politik, kebebasan media dan peradilan yang independen.

Sementara itu beberapa pejabat HAM PBB akan ke Tunisia pekan depan untuk membantu menyelidiki kekerasan dan memberikan nasehat pada pemerintah koalisi baru mengenai keadilan dan pembaruan, kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay Rabu.

Sedikitnya 117 orang tewas, termasuk 70 yang tewas akibat tembakan langsung, dalam lima pekan pertumpahan darah terkait dengan demonstrasi-demonstrasi yang menyebabkan tergulingnya presiden Zine al-Abidine Ben Ali.

Pemerintah Tunisia mengatakan sedikitnya 78 orang telah tewas dalam kerusuhan itu, yang dipicu oleh gelombang protes terhadap pengangguran, represi pemerintah dan korupsi.

Para pelaku pembunuhan itu dan pelanggaran HAM serius lainnya harus dibebani tanggung jawab oleh pengadilan independen, menurut Pillay, bekas seorang hakim kejahatan perang PBB.

"Karena tanpa keadilan kita tidak akan memiliki perdamaian dan rekonsiliasi yang lebih baik di Tunisia, sehingga hal itu sangat penting," tegasnya.(*)

(Uu.H-AK/M016/R009)