Pada hemat saya sikap seperti ini semacam menuduh orang per orang adalah semacam kekerdilan dan kenaifan ini sangat disayangkan sekaliJakarta (ANTARA News) - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak terganggu dengan Gerakan Anti Din Syamsuddin (GADIS) yang muncul sebagai respon penentangan terhadap pernyataan para tokoh lintas agama yang mengajak melawan kebohongan.
"Insya Allah saya tidak terganggu sedikitpun dan sesuai ajaran Islam semakin banyak yang menghina semakin banyak peluang pahala bagi saya," ujar Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis.
Din bersama sejumlah tokoh lintas agama menggelar jumpa pers terkait konsistensi mereka untuk melanjutkan gerakan melawan kebohongan.
Dalam jumpa pers tersebut hadir Ahmad Syafii Maarif, Romo Frans Magnis Suseno, Shalahuddin Wahid, Mgr Martinus Situmorang dan Pdt Andreas A Yewangoe.
Pernyataan para tokoh lintas agama untuk melawan kebohongan pada Senin (10/1) memunculkan berbagai reaksi di antaranya dari
Aliansi Rakyat Untuk SBY (Arus) dan GADIS yang berunjukrasa dan memasang spanduk sebagai ungkapan kekecewaan kepada tokoh agama karena dianggap menyebarkan fitnah.
Terkait gerakan tersebut, Din mengaku bersedih dan menyayangkan sikap pemerintah dan pendukungnya yang dinilai mengalihkan persoalan dari substansi kepada persoalan-persoalan yang sangat tidak substansi bahkan bernada personal.
"Pada hemat saya sikap seperti ini semacam menuduh orang per orang adalah semacam kekerdilan dan kenaifan ini sangat disayangkan sekali," tambahnya.
Karena itu pihaknya mengimbau semua pihak termasuk Pemerintah untuk lebih memperhatikan substansi dan tidak perlu mengalihkan ke persoalan pribadi baik kepada Din secara pribadi maupun dengan organisasi yang dipimpinnya.
Lebih lanjut Din menyatakan, gerakan tokoh lintas agama adalah gerakan moral untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan bangsa dan diharapkan pesan-pesan moral dari para tokoh agama tersebut walaupun menyentuh persoalan-persoalan politik kebangsaan bisa disikapi terutama dengan memperhatikan substansinya.
Menurutnya, apa yang disampaikan para tokoh agama sejatinya adalah kritik kepada pemerintah agar jangan lalai karena para tokoh agama berkesimpulan ada distorsi yaitu penyimpangan dari cita-cita nasional dalam penyelenggaraan negara dan kelangsungan pembangunan.
Penyimpangan tersebut khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi dimana jelas dalam konstitusi mengamanatkan Indonesia adalah negara hukum tapi yang dirasakan saat ini jauh dari harapan.
Hukum masih bisa dibeli, disetir untuk kepentingan seseorang dan dianggap yang sangat berbahaya.
Begitu pula dalam bidang ekonomi, konstitusi mengamanatkan untuk menerapkan demokrasi ekonomi tapi justru sebaliknya yang diterapkan adalah kapitalisme global.
(D016/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
