KPPPA dorong peran perempuan pengusaha dalam pemulihan ekonomi

belum tercapainya kesetaraan gender ini turut menyebabkan banyaknya hambatan yang membatasi partisipasi dan kepemimpinan perempuan khususnya dalam angkatan kerja.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan pentingnya mendorong peran perempuan sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

"Era perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital, baik di Indonesia maupun dunia. Hal ini turut menyebabkan terjadinya otomatisasi (pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis) yang berdampak bagi para pekerja yang memiliki keterampilan rendah, terutama perempuan," kata Menteri Bintang melalui siaran pers di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam Workshop for Policy Makers in APEC : Strengthening Women's Empowerment and Leadership through Digital Economy in Boosting Economic Growth yang dilaksanakan secara virtual.

Upaya pemberdayaan perempuan itu dapat dilakukan dengan menyusun dan mengimplementasikan program serta kebijakan yang responsif gender dan meningkatkan kepemimpinan perempuan melalui pelatihan peningkatan literasi usaha digital, akses permodalan dan pemasaran.

Secara umum, perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan dalam berpartisipasi di bidang ekonomi dibandingkan laki-laki. Hal ini, kata dia, karena terbatasnya akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Begitu juga di bidang politik yang ditunjukan dengan rendahnya tingkat perwakilan perempuan dibandingkan laki-laki.
Baca juga: Menteri PPPA minta pelaku usaha perempuan paham teknologi digital
Baca juga: Dua perempuan pengusaha berbagi pengalaman jualan online

Menurut dia, belum tercapainya kesetaraan gender ini turut menyebabkan banyaknya hambatan yang membatasi partisipasi dan kepemimpinan perempuan khususnya dalam angkatan kerja.

"Beberapa hambatan yang ada yaitu hambatan sosial, hukum, budaya dan kelembagaan termasuk beban ganda pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, terjadinya stereotip gender di tempat kerja, kurangnya panutan peran perempuan, rendahnya partisipasi dalam science, technology, engineering and mathematics (STEM) dan kurangnya peluang jaringan," jelas dia.

Di sisi lain, Bintang mengingatkan kebutuhan khusus perempuan seperti cuti melahirkan tidak boleh dianggap sebagai beban dalam proses perekrutan maupun proses promosi kenaikan jabatan perempuan.

"Menyadari permasalahan ini, terutama di tengah pesatnya perubahan dalam perkembangan bisnis di era digital maka sangat penting membuat program dalam mendukung sistem informasi yang proaktif dan memperluas model kepemimpinan transformatif bagi perempuan," tambahnya.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender melalui lima program prioritas Kemen PPPA, yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak dan mencegah perkawinan anak.

"Kami menempatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan di depan, mengingat ketahanan ekonomi perempuan tidak hanya terkait mata pencaharian saja, tetapi juga salah satu kunci untuk melindungi hak-hak dasar perempuan. Oleh karena itu, penting memastikan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mencapai pekerjaan dan jenjang karir yang lebih baik," ujar Menteri Bintang.
Baca juga: Pengusaha perempuan sambut Ramadhan dengan bantuan teknologi
Baca juga: Kemenkop upayakan kemudahan bagi perempuan pelaku UMKM peroleh NIB