Anggota DPR: Perlu diprioritaskan bangun transportasi di perbatasan

Kementerian Perhubungan mesti memberikan perhatian lebih pada pemenuhan sarana dan prasarana transportasi di daerah terpencil dan perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil dalam RAPBN 2022 karena masih banyak kawasan di perbatasan yang transportasinya masih minim.

"Kami pernah mendatangi sebuah pelabuhan penumpang di daerah Morotai, Maluku Utara. Kondisi pelabuhan sangat memprihatinkan. Ada yang pelabuhan terlalu rendah atau terlalu tinggi dari kapalnya sehingga menyulitkan penumpang untuk naik. Bahkan sampai harus merangkak. Ini sangat tidak nyaman membahayakan penumpang," katanya dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Sigit juga mengkritisi bantuan bus untuk daerah perbatasan dan terpencil yang dinilainya tidak layak.

"Kami pernah berkunjung ke daerah perbatasan dan terpencil yang mendapatkan bantuan bus. Tapi, bus yang diberikan sangat tidak layak, seperti metromini. Seharusnya, bus bantuan yang diberikan kualitasnya lebih baik," katanya.

Untuk itu, dalam RAPBN 2022, Sigit meminta Kementerian Perhubungan mesti memberikan perhatian lebih pada pemenuhan sarana dan prasarana transportasi di daerah terpencil dan perbatasan.

Menanggapi usulan itu, Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono berjanji akan lebih memperhatikan pemenuhan infrastruktur transportasi di daerah perbatasan dan terpencil.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga RAPBN 2022, Kemenhub mendapat alokasi anggaran sebesar Rp32,938 triliun. Dari jumlah tersebut, 65,7 persen atau sebesar Rp21,64 triliun digunakan untuk membiayai infrastruktur konektivitas.

Untuk transportasi laut, alokasi anggaran yang diberikan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2,3 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun pelabuhan di 47 lokasi.

Sedangkan, untuk transportasi darat di daerah perbatasan mendapat alokasi sebesar Rp144,9 miliar, serta untuk subsidi operasional angkutan perintis pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,09 triliun.