Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebaiknya Presiden memberikan pernyataan politik untuk memberikan dukungan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang tengah menjadi sorotan seiring pengakuan Gayus HP Tambunan.

"SBY harus memberikan pernyataan secara langsung untuk mendudukan masalah Gayus dan Satgas, jangan sampai diam dan lepas tangan karena saat ini Satgas yang terpojok. Bahwa nanti SBY tidak bisa melindungi sepenuhnya tetapi setidaknya memberikan `statemen` (pernyataan) politik pada publik bahwa satgas tidak melenceng dan Presiden tidak cuci tangan," katanya.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan karena Satgas Pemberantasan Mafia Hukum merupakan salah satu bentukan Presiden dengan menggunakan Keppres No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Sementara itu, terkait dengan pengakuan Gayus Tambunan, ia menilai hal itu perlu dibuktikan dalam proses hukum.

"Keduanya (Satgas dan Gayus) tidak dalam ruang kosong, masing-masing punya kepentingan. Biar lebih `clear` (jernih) proses hukum yang menentukan, siapa yang benar. Bisa Satgas, bisa Gayus biar rakyat yang menjadi juri," katanya.

Sementara itu, sesuai divonis tujuh tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus HP Tambunan memberikan pernyataan adanya rekayasa menyangkut kasus yang kini melanda dirinya.

Gayus HP Tambunan menuding Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, sebagai otak di balik kasus yang menimpa dirinya hingga divonis tujuh tahun penjara.

Gayus menyebutkan, Denny Indrayana pernah menjanjikan dirinya sebagai "whistle blower" saat pertemuan di Singapura. Gayus juga menyatakan dirinya juga dipojokkan untuk mengaitkan nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Gayus HP Tambunan juga menyebut nama agen intelijen Amerika Serikat (CIA), Jhon Jerome Grice, dalam kasus dirinya. Menurut Gayus, Jhon adalah anggota CIA yang kegiatannya sudah diketahui anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membantah telah merekayasa kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan mantan Pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan.

"Tapi pada dasarnya kita punya informasi, punya data pembicaraan dengan Gayus yang akan menunjukkan bahwa tidak ada sebagaimana disampaikan," kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Hukum, Denny Indrayana, ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan. (M041/B013/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011