Pemerintah Bebaskan Bea Masuk 30 Jenis Produk

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah merencanakan untuk membebaskan bea masuk impor 30 jenis produk sebagai upaya menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional.

"Besok, rapat pleno tim tarif akan memutuskan. Ada sekitar 30 yang berkaitan dengan pangan. Intinya kita tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memperhatikan betul industri dalam negeri terkait hal itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi stabilisasi ketahanan pangan di Jakarta, Rabu.

Rapat koordinasi itu dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Selain itu Wakil Menteri Pertanian Bayu Krishnamurti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

Hatta memastikan bahwa pembebasan bea masuk tersebut merupakan kebijakan jangka pendek. Namun, dia belum memastikan komoditas yang termasuk dalam upaya menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional ini.

"Kita tunggu tim tarif yang sedang membahas itu dari berbagai kementerian, ini kan khusus pangan hanya untuk membahas masalah yang terkait dengan situasi yang tidak normal ini dan waktunya pendek untuk mengatasinya," ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krishnamurti mengharapkan pupuk menjadi salah satu produk dari 30 pos tarif yang bebas bea masuk karena dapat menurunkan biaya secara signifikan.

"Dari komoditas yang akan diturunkan, kami sangat menginginkan betul pupuk untuk diturunkan bea masuknya. Karena itu akan benar-benar menurunkan biaya," ujarnya.

Sedangkan untuk komoditas lain seperti gandum, posisi Kementerian Pertanian tidak keberatan akan hal tersebut, walau tidak mengusulkan karena saat ini Indonesia memang belum dapat memproduksi gandum.

"Kalau untuk gandum, posisi Kementan memang tidak keberatan, tidak mengusulkan. Karena hingga saat ini pun kami sudah tahu bahwa Indonesia belum dapat memproduksi gandum. Kalau pun ada, jumlahnya sangat kecil. Kalaupun tarif-nya dinaikkan, kita bisa menikmati dengan menggunakan tepung yang lain," ujar Bayu.(*)
(T.S034/S025/R009)