Pemerintah perlu kolaborasi dengan swasta untuk himpun data

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Ibnu Dwi Cahyo mengatakan, pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan swasta terkait penghimpunan data.

Saat ini, pemerintah sudah mulai memanfaatkan data-data di internet seperti Google terkait mobilisasi untuk aplikasi PeduliLindungi, namun menurut Ibnu, masih banyak data lain yang bisa dimanfaatkan.

"Google itu kan tidak hanya mengumpulkan data mobilisasi, tapi data-data lain yang jauh lebih mahal. Mereka bisa tahu kebiasaan kita, apa yang kita beli di awal bulan, tengah bulan, bahkan apa yang ingin kita beli di bulan depan juga Google tahu," kata Ibnu dalam webinar "Peran Kebijakan Satu Data Indonesia Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional", Kamis.

Ibnu melanjutkan, ada beberapa perusahaan swasta yang memiliki kemampuan cukup baik dalam menghimpun data di wilayah digital yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

"Misalnya, Snapchart yang mengumpulkan nota pembelian untuk dijual kembali ke pihak lain. Seharusnya, data itu juga bisa dikumpulkan oleh negara sehingga gak harus beli terlalu mahal," tutur Ibnu.

Selain Snapchart, Ibnu mengatakan perusahaan swasta lainnya yang memiliki kemampuan menghimpun data dengan baik adalah Traveloka.

"Traveloka tahu destinasi wisata apa yang disukai masyarakat. Apakah data itu dimanfaatkan oleh negara? Jadi negara harusnya berkolaborasi dengan swasta agar bisa memanfaatkan data tersebut," ujar Ibnu.

Ibnu kemudian mengatakan, Indonesia perlu mencontoh Amerika Serikat yang mewajibkan para perusahaan teknologi besar untuk memberikan akses kepada negara terkait data yang mereka miliki.

"Mereka punya Foreign Intelligence Surveillance Act. Memang sifatnya lebih ke intelijen. Tetapi, raksasa teknologi itu punya kewajiban untuk memberikan akses kepada negara, terutama untuk urusan ketahanan keamanan. Mereka tidak bisa menolak karena ada permintaan kerja sama," jelas Ibnu.

"Yang sering terjadi sekarang adalah negara yang tidak punya lembaga untuk mengurus data digital dengan sangat dalam, mereka tidak bisa memberikan masukan kepada para pengambil keputusan tentang apa yang terjadi dan akan terjadi ke depan," tutup Ibnu.