Nurhayati: Resolusi OKI Telah Diadopsi Anggota

"...kita telah meminta negara-negara Islam yang makmur dapat memberikan sebagian zakatnya untuk negara tersebut..." kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengemukakan, sebagian resolusi yang dihasilkan parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam telah diadopsi oleh pemerintah masing-masing, bahkan beberapa negara telah melaksanakannya.

"Misalnya dari resolusi Uganda, terkait dialog antarumat beragama antara Islam dan `western`, telah mendapat sambutan positif dari pemerintahnya, bahkan Bahrain telah membentuk `vocal point` untuk melakukan dialog tersebut," kata Nurhayati Ali Assegaf, seusai kunjungan ke Familu Development Foundation (FDF), Abu Dhabi, seperti disampaikan dalam keterangan pers, Rabu.

Menurut Nurhayati, di Mali, yang mayoritas penduduknya beragama Islam (90 persen) dan Burkina Paso dengan 80 persen penduduk beragama Islam ternyata banyak memperoleh bantuan dari negara yang bukan Islam.

"Untuk itu, kita telah meminta negara-negara Islam yang makmur dapat memberikan sebagian zakatnya untuk negara tersebut. Ini sudah dilakukan dan kita telah memperoleh `follow up`-nya dan `report`-nya dari mereka," katanya.

Dia menambahkan, beberapa resolusi yang dihasilkan juga telah diadopsi oleh pemerintah RI, di antaranya, pelaksanaan "interfaith" dialog antarpemuka agama, kesetaraan gender khususnya 30 persen kuota perempuan di parlemen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

"Bahkan kemarin kita telah membahas Program MDGs pada forum PUIC dan telah dimasukkan beberapa usulan mengenai kesehatan khususnya pemberantasan penyakit epedemik, seperti AIDS, flu burung dan kita mengharapkan negara yang mampu dapat memberikan bantuan dalam memberantas penyakit tersebut," katanya.

Dia menegaskan, tugas DPR yaitu menginisiasi dan mendorong UU yang sesuai dengan kesepakatan resolusi bersama dengan negara parlemen dunia serta mendorong fungsi pengawasan serta meningkatkan anggaran terkait kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus aktif menjemput bola `one by one` karena ke depan kita adalah tuan rumah dari PUIC yang akan dilaksanakan di Palembang," katanya.

Kegiatan PUIC di Abu Dhabi sebagai batu loncatan guna menyukseskan acara yang akan dilaksanakan di Palembang. karena ini adalah pertama kalinya Indonesia memegang jabatan Presiden PUIC. "Ini merupakan kehormatan bagi Indonesia," katanya.

Dia mengharapkan seluruh anggota OKI dapat menjadi anggota parlemen OKI dan berperan aktif dalam seluruh kegiatan PUIC ini.

"Kita akan mengajak negara muslim untuk masuk PUIC bahkan China, Suriname maupun Rusia telah menjadi observer dari PUIC. Diharapkan tahun depan mereka dapat aktif saat Indonesia menjadi tuan rumah PUIC di Palembang," katanya.
(S023/A041/A038)