Tokoh Agama Ingin Pemerintah Bekerja Cepat

...isunya bukan pada kebohongan, melainkan mereka mengharapkan pemerintah bertindak cepat dalam memutuskan sesuatu

Surabaya (ANTARA News) - Penggagas "Gerakan Indonesia Mengajar" Anies Baswedan menyatakan tokoh agama kritis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sebenarnya ingin pemerintah bekerja cepat.

"Itu (sikap kritis) sebenarnya wajar-wajar saja sebagai bagian dari warga negara, tapi isunya bukan pada kebohongan, melainkan mereka mengharapkan pemerintah bertindak cepat dalam memutuskan sesuatu," katanya menjawab ANTARA di Surabaya, Rabu.

Di sela-sela sosialisasi "Gerakan Indonesia Mengajar" di Gedung Rektorat ITS Surabaya, Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menilai pemerintah memang terkesan lambat dalam pengambilan keputusan sehingga banyak janji yang tidak segera terealisasi.

"Misalnya, jalan tol Malang-Surabaya itu sudah lama direncanakan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Pemerintah bilang masih proses pembebasan lahan, tapi masyarakat `kan terlalu lama menunggu dan tidak ada keputusan yang cepat untuk merealisasikan," katanya.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk bekerja cepat dalam mengambil keputusan sehingga tidak dianggap mengumbar janji. "Kunci ya berkomunikasi lebih baik dan bekerja lebih cepat," katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Zainuddin Maliki menggagas deklarasi penandatanganan prasasti komitmen stop kebohongan pemerintah di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya.

"Kegiatan tersebut akan diikuti 10 guru besar dari Universitas Negeri Surabaya, Unmuh Surabaya dan Sidoarjo, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan ITS Surabaya, serta kepala sekolah dari berbagai daerah se-Jawa Timur," katanya.

Ia menjelaskan, deklarasi itu tidak terkait dengan institusi, melainkan individu, dengan tujuan membenahi kinerja pemerintah yang semakin lama dalam bekerja melayani masyarakat bukannya membaik, tapi justru semakin banyak berjanji.

"Bangsa ini masih jauh dari yang namanya kejujuran. Banyak janji yang diucapkan belum tuntas dilaksanakan, tapi pemerintah tak menyadari hal itu. Misalnya, kasus korupsi yang penanganannya tidak sampai pada akar persoalan," katanya.

Ia mencontohkan kasus Gayus Tambunan yang membuat kesal masyarakat karena kasus itu tidak segera diselesaikan dan sengaja dibiarkan. "Kalau ada kemauan, maka pemerintah pasti mampu memberantas korupsi," katanya. (*)
ANT/AR09