Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan identifikasi data masyarakat kelompok rumah tangga dengan miskin ekstrem harus dilakukan dengan tepat dan benar.
Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat kerja tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu.
"Tentu data rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten (di Provinsi Jawa Barat) harus diidentifikasi dengan benar, dengan tepat," kata Wapres di Bandung, Jawa Barat.
Wapres mengakui data masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial memang belum akurat. Namun, upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnya di tujuh provinsi, harus segera dikerjakan hingga mencapai target nol persen pada akhir 2021.
Baca juga: Wapres pimpin rapat penyelesaian kemiskinan ekstrem di Jawa Barat
Baca juga: Pemerintah tambah anggaran bansos miskin ekstrem di Jawa Barat
"Untuk soal data memang sekarang belum akurat betul, tapi kita tidak mungkin mulai dari nol. Kita memiliki DTKS yang ada, sementara itu dulu (digunakan), sambil dilakukan validasi dan pemutakhiran data. Jadi DTKS jadi data awal," demikian instruksi Wapres dalam rapat tersebut.
Jawa Barat merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi target penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021. Kelima kabupaten di Jawa Barat yang menjadi prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem ialah Cianjur, Bandung, Indramayu, Kuningan dan Karawang.
Berdasarkan DTKS, total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Barat sebanyak 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Oleh karena itu, Wapres mengimbau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan lima bupati daerah prioritas tersebut untuk bekerja keras memutakhirkan data masyarakat kelompok penerima manfaat program tersebut.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
