PON momentum bangkitkan ekonomi non-tambang Papua

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) berharap, momentum perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX hendaknya membangkitkan potensi ekonomi non-pertambangan Papua seperti pertanian, perikanan, pariwisata serta ekonomi kreatif.

"Ajang PON Papua kali ini sekaligus sebagai momentum dan pembuktian bahwa ke depan masyarakat Papua juga bisa beralih ke sektor non-tambang," kata Asisten Direktur Perwakilan BI Papua, Dwi Putra Indrawan, dalam konferensi pers tentang PON dan Pertumbuhan Ekonomi Papua di Media Center Kominfo Klaster Kabupaten Jayapura, Selasa.

Menurut hemat Dwi, dilihat dari sisi pertumbuhan, ekonomi Papua masih bisa tumbuh 13,14 persen meskipun didera pandemi COVID-19.

Namun, pertumbuhan tersebut sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertambangan.

"Oleh karena itu, BI mencoba mendorong ke depan, Papua lebih menguatkan potensi ekonomi di sektor non-pertambangan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Dwi seperti dilansir siaran pers Kominfo yang diterima Antara, Selasa.

Hal yang perlu diwaspadai dari dampak perhelatan PON adalah kegiatan tersebut mempunyai potensi meningkatkan inflasi karena terjadinya peningkatan permintaan terutama di sektor pangan.

"Soal pangan ini merupakan sektor paling sensitif dengan inflasi," kata Dwi.

Oleh karena itu, BI yang dimandatkan sebagai Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) telah mengantisipasi permintaan bahan pokok sepanjang pelaksanaan PON Papua.

Menurut Dwi, sejumlah strategi telah diambil TPID Papua antara lain pengadaan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Stok beras untuk Provinsi Papua cukup untuk empat bulan," kata Dwi.

TPID juga memantau ketersediaan daging ayam melalui inisiasi koperasi peternak ayam. Strategi lainnya dengan peningkatan pasokan buah-buahan dan sayuran.

BI juga mendukung upaya mendatangkan kebutuhan pangan dari luar Papua agar tidak terjadi lonjakan harga di pasar. Kelancaran distribusi pangan dan logistik juga menjadi perhatian TPID.

Sejauh ini, menurut Dwi, justru Papua mengalami deflasi dengan rentang aman,yakni 0,21 persen.