Anggota DPRD Mamuju, Hajrul Malik di Mamuju, Minggu, mengatakan, pemerintah pusat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah kabupaten (Pemkab) Mamuju dalam melakukan pengelolaan anggaran bantuan bencana alam karena bantuan yang ada diduga diselewengkan.
Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemkab Mamuju pada tahun 2010 tidak lagi mendapatkan anggaran bantuan bencana alam dari pemerintah pusat.
"Tahun 2010 ini Pemkab Mamuju tidak dapat menanggulangi bencana alam ketika terjadi karena tidak mendapatkan bantuan pusat, karena daerah ini sudah krisis kepercayaan dari pusat dalam hal pengelolaan anggaran bencana," katanya.
Menurut dia, Pemkab Mamuju kehilangan kepercayaan dari pemerintah pusat, karena pada tahun 2009 lalu anggaran bencana alam untuk Kabupaten Mamuju yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp8 miliar melalui APBN, bermasalah akibat diselewengkan.
Ia mengatakan, anggaran tersebut menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) karena penggunaannya fiktif yakni tidak digunakan untuk melakukan penanggulangan bencana alam yang ada di Kabupaten Mamuju sehingga dianggap dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
Menurut dia, penggunaan anggaran penanggulangan bencana tersebut juga sementara dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat untuk diselidiki menurut proses hukum karena dicurigai penggunaan anggaran bencana alam oleh pemerintah di Mamuju itu diselewengkan.
Hajrul mengatakan, karena Mamuju tidak mendapatkan anggaran penanggulangan bencana dari pemerintah pusat pada tahun 2010, sebab bantuan anggaran bencana tahun sebelumnya bermasalah karena digunakan fiktif akibat anggarannya diselewengkan, mengakibatkan seluruh masyarakat Mamuju menjadi rugi dan menjadi korban.
"Masyarakat di Mamuju telah mengalami kerugian dan menjadi korban ulah pemerintahnya, karena tidak adanya anggaran penanggulangan bencana dari pemerintah pusat, sehingga bencana tidak bisa ditanggulangi ketika terjadi, itu semua karena ulah pemerintah yang hanya mau untung dengan menyelewengkan anggaran tanpa memperdulikan masyarakat ketika terjadi bencana," katanya.
Sehingga, ia berharap agar masalah penyelewengan anggaran bencana tahun 2009 sekitar Rp8 miliar dapat diusut tuntas aparat hukum agar tidak lagi terjadi penyelewengan anggaran karena telah terjadi efek jera. (MFH/F003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
