"Mulai besok (Rabu, 29/9) saya akan ke Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem; dan besoknya (Kamis, 30/9) ke Surabaya, Jawa Timur," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Selasa.
Daerah yang menjadi prioritas dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.
Baca juga: Wapres meminta program penyelesaian kemiskinan ekstrem tepat sasaran
Dalam kunjungannya ke daerah, Wapres meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kelompok rumah tangga miskin ekstrem di daerahnya masing-masing mendapatkan manfaat dari program penyelesaian kemiskinan ekstrem, yakni program pemberian bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
"Saya mengingatkan bahwa di setiap provinsi dan kabupaten-kota terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Saya minta TKPKD aktif mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga sasaran untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini tercapai," tegasnya.
TKPKD merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di daerah. Di tingkat provinsi, TKPKD dipimpin wakil gubernur sedangkan di tingkat kabupaten dan kota dipimpin wakil bupati dan wakil wali kota.
Baca juga: Wapres sebut dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem
Pemilihan 35 kabupaten dan kota di tujuh provinsi sebagai daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut menjadi target pemerintah untuk ditangani hingga akhir 2021.
Wapres mengatakan jumlah kelompok rumah tangga miskin ekstrem di daerah tersebut merepresentasikan sebanyak 20 persen dari seluruh penduduk miskin ekstrem secara nasional.
"Jadi penduduk (miskin) ekstrem ada 10,68 juta (secara nasional), dan yang sekarang kita tangani pada tahun 2021, ini 20 persennya," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres imbau badan publik berbenah menyajikan informasi akurat
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
