Bappenas sebut kolaborasi jadi kunci penerapan ekonomi sirkular di RI

Pemerintah akan lebih banyak bertindak sebagai sebagai regulator, fasilitator, dan inovator, yang juga nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Arifin Rudiyanto menyebutkan kolaborasi menjadi kunci penerapan ekonomi sirkular di RI terutama dalam rangka pembangunan rendah karbon.

"Dalam hal ini, pemerintah akan lebih banyak bertindak sebagai sebagai regulator, fasilitator, dan inovator, yang juga nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi," kata Arifin dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Adapun ia menilai kolaborasi berbagai pihak tersebut harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan praktisi, serta masyarakat.

Menurut Arifin, pemerintah baik pusat maupun daerah secara kolaboratif perlu mendorong kebijakan pendukung ekonomi sirkular seperti rencana aksi ekonomi sirkular, pedoman, dan mengaktifkan kemitraan lintas sektoral.

"Langkah-langkah ini tentunya tidak dapat dijalankan sendiri," tegasnya.

Sementara, ia menegaskan pelaku bisnis berperan sangat penting sebagai pelaku implementasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang berlaku, serta meningkatkan inisiatif dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan.

Akademisi dan praktisi juga dapat berkontribusi untuk mendorong teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan dan mendukung penerapan ekonomi sirkular.

Sedangkan, Arifin berpendapat masyarakat dapat melakukan perubahan perilaku sehari-hari menjadi perilaku yang lebih mendukung keberlanjutan dan mendukung berbagai produk ramah lingkungan.

Adapun ekonomi sirkular juga merupakan bagian dari upaya merespons COVID-19 melalui transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.

"Untuk mendukung ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon merupakan instrumen transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan, yang juga mempertimbangkan persiapan sumber daya seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan teknologi," pungkasnya.