Kairo (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tunis dan Kedutaan Besar Korea Selatan di Tunis, Tunisia, bekerja sama mengevakuasi warga kedua negara menyusul krisis politik dan keamanan di negara itu.

"Dalam beberapa hari belakangan ini KBRI berkoordinasi dengan Kedubes Korsel (Korsel) untuk bersama-sama mengevakuasi warga bila situasi keamanan semakin memburuk," kata Duta Besar (Dubes) RI untuk Tunisia, Muhammad Ibnu Said, yang dihubungi ANTARA News dari Kairo, Ahad.

Menurut Ibnu, Korsel dipilih untuk kerja sama evakuasi warganya karena KBRI merupakan satu-satunya perwakilan ASEAN di negara Arab di ujung utara benua Afrika itu.

Sementara ini kerja sama evakuasi tersebut belum diwujudkan karena warga kedua pihak masih ditampung di masing-masing Kedubesnya.

"Kerja sama evakuasi antara KBRI dan Kedubes Korsel itu akan dilakukan bila situasi keamanan di Tunis semakin memburuk dan memaksa kita mengevakuasi warga ke luar negeri," katanya.

Wujud kerja sama evakuasi tersebut misalnya kedua pihak mencarter pesawat atau kapal laut untuk menyelamatkan warganya ke luar negeri.

Bila situasi keamanan Tunisia semakin memburuk, maka KBRI akan memilih warga negara Indonesia (WNI) dievakuasi ke Italia.

"Italia merupakan pilihan terbaik seandainya keadaan kian memburuk. Alasannya karena di negara itu ada dua KBRI, yaitu di Roma dan di Vatikan, sehingga bisa leluasa menampung evakuasi WNI," tuturnya.

Selain itu, pengangkutan ke Italia lebih mudah karena ada dua jalur, yakni lewat udara dan bisa lewat jalur laut, tutur Ibnu, merujuk pada letak geografis Tunisia berseberangan dengan Italia yang terpisahkan Laut Mediterania.

Kendati demikian, Ibnu menegaskan bahwa evakuasi WNI ke luar dari Tunisa merupakan pilihan terakhir bila situasi benar-benar memburuk.

"Meskipun kami telah melakukan koordinasi dengan KBRI di Roma dan Vatikan, namun sejauh ini belum ada rencana evakuasi ke luar Tunisia kerena kami menganggap saat ini keamanan WNI belum terancam dan masih sebatas ditampung di KBRI Tunis," paparnya.

Dubes Ibnu menilai, situasi keamanan di Tunis pada Ahad mulai kondusif, setelah dilantiknya presiden transisi Tunisia, Foued Mebazaa, menggantikan presiden terguling Zine Al Abidin Ben Ali yang kini mengasingkan diri di Arab Saudi.

Mebazaa yang juga ketua parlemen Tunisia dilantik pada Sabtu sebagai presiden sementara dan ia telah menetapkan pemilihan umum akan diadakan 60 hari terhitung sejak 15 Januari 2011.

Dalam pidato pelantikannya, Mebazaa mengajak semua komponen masyarakat Tunisa bersatu untuk memulihkan keamanan yang memburuk dalam beberapa pekan belakangan yang memaksa Presiden Ben Ali mundur dan secara dramatis terbang ke Arab Saudi pada Jumat (14/1) malam.

Dubes Ibnu lebih lanjut menjelaskan, saat ini KBRI telah menampung 37 WNI termasuk lima tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Istana Presiden.

WNI di Tunisa berjumlah 109 orang, 60 orang di antaranya adalah keluarga staf KBRI, 20 orang mahasiswa, dan selebihnya TKW dan beberapa di antaranya WNI yang menikah dengan warga Tunisia.

"Semua WNI termasuk mahasiswa di sini dalam keadaan aman. Bahkan beberapa mahasiswa yang tinggal di rumah warga Tunisia yang kami pantu juga dalam keadaan aman," Dubes Ibnu menegaskan.

Ditanya, berapa lama WNI tersebut ditampung di KBRI, Dubes Ibnu mengatakan persiapan logistiknya selama sepekan sejak Jumat (14/1), namun semuanya tergantung situasi keamanan.

"Bila keamanannya sudah pulih dalam beberapa hari mendatang, maka para WNI tersebut juga akan kembali lagi ke aktivitas mereka semula," katanya.

Dubes mengungkapkan bahwa hingga Ahad pagi, pemberlakuan keadaan darurat di seantero Tunisia masih berlaku, dan jam malam pun berlangsung dari pukul 17.00 hingga jam 07.00 pagi.
(T.M043/P003)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011