Malam Dramatis Bagi Presiden Tunisia Terguling

Kairo (ANTARA News) - Betapa dramatis penguasa terguling Tunisia, Presiden Zine Al Abidin Ben Ali, terpaksa atau dipaksa melarikan diri dari negaranya di malam hari.

Tindakan pelarian ini merupakan pertama kali terjadi di sebuah negara dunia Arab.

Pelarian Presiden Ben Ali pada Jumat (15/1) malam ke luar negeri itu mengingatkan orang pada penguasa Filipina, mendiang Presiden Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos pada 1986.

Seperti Ben Ali, Marcos juga secara dramatis melarikan diri dari negaranya di malam hari pada 25 Februari 1986 ke Hawaii, AS, akibat "people power" yang dimotori tokoh wanita, Corazon Aquino yang belakangan menjadi presiden menggantikan Marcos.

Ben Ali dan Marcos dinilai oleh rakyat mereka terlalu lama memimpin negara dan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Ben Ali menjabat presiden 23 tahun dari 7 November 1987 hingga 14 Januari 2011, sementara Marcos bertengger di pucuk pimpinan negara selama 21 tahun dari 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986.

Tumbangnya Ben Ali telah diprediksi oleh para pengulas berita di dunia Arab.

"Pergolakan politik di Tunisia tak bisa lagi dibendung dan yang terbaik adalah pengunduran diri presiden dan perubahan pemerintahan," kata analis politik Mesir, Nabil Al Makki dalam debat di jaringan televisi berbahasa Arab, Al-Jazeera pekan lalu.

Kendatipun Presiden Zine El Abidine Ben Ali sudah meninggalkan Tunis dan kini berada di Arab Saudi, namun situasi Tunisia masih memanas dan tampak rentan dengan segala kemungkinan yang bisa mengancam terperosok ke lembah pertikaian tiada ujung.

Berbagai pemimpin dunia menyatakan prihatin dan menyerukan agar krisis di negara Arab di ujung paling utara Afrika itu segera diselesaikan secara damai lewat pembagian kekuasaan.

Pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan bisa jadi penyejuk tapi juga dapat mengobarkan pertikaian di negara yang sedang diamuk amarah itu.

"Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tetap tenang untuk menghindari korban lebih lanjut," kata Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton, namun dia mengakui "aspirasi demokratisi orang-orang Tunisia" yang diharapkan hendaknya dicapai dengan cara damai.

Dunia Arab prihatin atas situasi politik dan keamanan di Tunisia ini. Negara Afrika utara itu adalah salah satu dari 22 negara anggota Liga Arab. Liga mendesak semua pihak untuk menahan diri menyusul mundurnya Presiden Zine Al-Abidin Ben Ali, yang melarikan diri ke luar negeri.

Namun Sekjen Liga Arab Amr Moussa meyakini bahwa pemimpin sementara negara Tunisia mampu segera memulihkan krisis kepercayaan yang berubah menjadi kekerasan itu.

"Saya yakin para petinggi pemerintah Tunisia dan pihak keamanan setempat dapat mengendalikan situasi dan membendung aksi penjarahan," kata Sekjen Moussa.

Moussa percaya bahwa Perdana Menteri Tunisia Mohamed Ghannouchi yang mengambil alih jabatan presiden transisi akan bisa mengajak semua komponen politik untuk bersama-sama memecahkan persoalan dengan kepada dingin.

Presiden Mesir Hosni Mubarak menyarankan agar semua pihak di Tunisia patuh pada hukum dan pihak oposisi menahan diri untuk tidak membuat negara itu semakin terperosok ke dalam lembah kekerasan.

Presiden Libya Muammar Gaddafi, tetangga Tunisia, meminta semua komponen masyarakat di negara itu untuk memulihkan keamanan dan tetap bersatu tanpa mengundang campur tangan asing.

Pemerintah Arab Saudi menyambut baik Presiden Ben Ali dan keluarganya untuk tinggal di negaranya.

Para pengamat Arab sebelumnya memperkirakan Presiden Ben Ali telah meminta suaka ke Prancis atau Kanada. Di Kanada, salah seorang anak Presiden Ben Ali dilaporkan baru saja membeli sebuah rumah mewah.

Tetapi Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dikabarkan menolak memberikan suaka kepada Ben Ali.

Malam mencekam

Demonstrasi menuntut mundur kian menjadi-jadi ketika Ben Ali, yang telah berkuasa selama lima periode itu Jumat lalu memberlakukan jam malam setelah bentrokan beberapa pekan makin menyebar di segenap penjuru ibu kota Tunis, bahkan melibatkan kaum wanita.

Sebelum meletus menjadi besar, pekan lalu kementerian pendidikan menetapkan penutupan sementara sekolah-sekolah dan universitas-universitas, menyusul tewasnya sembilan pelajar dan mahasiswa pada 11 Januari saat kekacauan memasuki pekan ketiga.

Para petugas keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi yang memenuhi jalan-jalan ibu kota, namun unjukrasa kian menjalar ke seluruh Tunis.

Pada akhirnya, Presiden Ben Ali memutuskan membubarkan pemerintahnya pada Jumat, dan berjanji akan menyelenggarakan pemilu legislatif dalam tempo enam bulan ke depan dan pemerintah mengumumkan negara dalam darurat.

Kerusuhan dan aksi protes yang mendapat hadangan pihak keamanan itu menyebabkan setidaknya 23 orang tewas, sejumlah lainnya cedera.

Para pengamat mencatat kerusuhan tersebut terparah selama sekitar dua dasawarsa terakhir, saat Presiden Ben Ali berkuasa.

Untuk meredam kemarahan rakyatnya, Ben Ali dalam suatu pidato menegaskan dia tidak akan berusaha untuk dipilih kembali sebagai presiden periode keenam, pada pemilu 2014.

Dalam pidato itu dia minta polisi berhenti menggunakan senjata tajam untuk menghadapi pemrotes. Dia juga berjanji akan menstabilkan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari yang menjadi pemicu kenaikan harga dan meletusnya aksi massa. Tetapi kalangan oposisi menyebut pidato tersebut merupakan berita yang tak diharapkan.

Ben Ali, presiden kedua setelah Tunisia merdeka dari Prancis pada 1956 dianggap bertanggungjawab atas kesengsaraan rakyat dan jumlah pengangguran yang tak teratasi. Dan massa tampaknya tak bergeming dengan ikrarnya akan membentuk 300.000 lapangan kerja baru pada akhir tahun ini.

Ben Ali juga menuding kekacauan dan kekerasan diboncengi oleh kaum ekstremis dan teroris, yang menyebabkan 14 orang tewas di kota barat Thala dan Kasserine pada Ahad lalu.

Sementara itu, PM Mohammed Ghannouch dalam pidato televisi sesaat setelah Ben Ali melarikan diri menegaskan bahwa dia telah mengambil alih sementara pemerintahan.

Tampilnya Ghannouch sebagai penguasa sementara dimungkinkan oleh pasal 56 Konstitusi Negara tersebut, bahwa perdana menteri otomatis menjadi pejabat presiden sementara dalam kasus presiden tak mampu menjalankan tugasnya.

Dalam penampilan pertamanya, dia menyerukan seluruh warga Tunisia, dari berbagai kelompok politik dan kewilayahan agar mengutamakan patriotisme dan persatuan.

Situasi Tunis masih rentan. Masalahnya sekarang, mampukah Ghannouch menggunakan pengaruhnya untuk meluluhkan kemarahan rakyat yang telah dililit penderitaan akibat kenaikan harga-harga yang mencekik dan makin melebarnya jumlah pengangguran.

Pada malam yang mencekam itu sejumlah televisi Arab terpaksa menghentikan acara regulernya untuk menyiarkan dari detik ke detik situasi di Tunisia.

Beberapa televisi seperti Al-Jazeera dan Nile TV sempat berspekulasi bahwa pesawat yang membawa Ben Ali dan keluarganya di malam buta itu mendarat di sebuah negara Eropa, namun tak lama kemudian Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa presiden terguling telah tiba di Arab Saudi pada Sabtu dini hari.(*)

M043/H-AK