Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (27/9) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.
1. Marsekal Hadi tak mau berpolemik soal penyusupan PKI di tubuh TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI.
"Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat," kata Panglima TNI ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin.
2. Pemerintah usulkan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024.
Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan, di Istana, Jakarta, Senin.
3. Kostrad bantah menghilangkan patung Soeharto dan AH Nasution
Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) membantah menghilangkan sejumlah patung tokoh negara yang dipajang di Museum Darma Bhakti Kostrad.
Patung yang dihilangkan itu, di antaranya terdapat patung Presiden Kedua RI Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution.
4. Partai Golkar telah putuskan Lodewijk Paulus jadi wakil ketua DPR
Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan, partai politik itu telah melaksanakan rapat terbatas pada pekan lalu, salah satu hasilnya memutuskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Paulus, sebagai wakil ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang ditetapkan KPK jadi tersangka kasus korupsi.
"Akhirnya ditentukan hak prerogatif ketua umum (DPP Partai Golkar) dan semuanya menyepakati itu karena jangan sampai terjadi kekosongan. Saya rasa itu tepat," kata Soebagyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
5. Moeldoko tegaskan tak boleh ada lagi pungli dan perizinan berbelit
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-belit, dan laporan aduan yang tidak ditanggapi dalam birokrasi Pemerintah Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Moeldoko menanggapi kenaikan skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia.
Pewarta: Fauzi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
