Jakarta  (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan stimulus pertumbuhan ekonomi untuk mengantipasi dampak krisis keuangan dunia pada 2009 sebesar Rp50 triliun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi pers di sela-sela kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, mengatakan alokasi dana senilai Rp50 triliun itu berasal dari sisa anggaran pada 2008 senilai Rp38 triliun dan dana yang telah dicadangkan dalam APBN 2009 senilai Rp12  triliun. "Rp38 triliun ini tentunya sangat berguna ditambah dengan Rp12 triliun yang kita cadangkan, menjadi Rp50 triliun yang akan kita gunakan untuk stimulasi pertumbuhan mengatasi krisis keuangan dunia sekarang ini," jelas Presiden. Sebagai salah satu kebijakan mengantisipasi dampak krisis keuangan dunia yang diperkirakan memuncak pada 2009, pemerintah merumuskan berbagai stimulus ekonomi untuk menjamin gerak sektor riil. Kepala Negara sebelumnya mengatakan, paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah akan selalu disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara, sehingga tidak akan menimbulkan beban baru di masa mendatang. Menurut Presiden, sisa anggaran Rp38 triliun dari APBN 2008 yang digunakan untuk stimulus pertumbuhan pada 2009 terjadi bukan karena tidak terserapnya anggaran pada 2008. Sisa dana itu, jelas Presiden, karena penerimaan negara yang meningkat hingga sepuluh persen melampaui nilai yang ditargetkan melalui kenaikan setoran pajak. Secara keseluruhan, Presiden menyatakan kepuasannya terhadap kinerja APBN 2008. APBN 2008 dibelanjakan sebanyak 99,6 persen sehingga terdapat selisih Rp4 triliun dari penerimaan negara Rp981 triliun dan nilai yang dibelanjakan Rp985 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pada 2008 jauh lebih kecil, yaitu 0,1 persen dari Gross Domestic Product (GDP), dari yang ditargetkan sebesar 2,1 persen dari GDP. "Dengan berita baik ini, saya senang penerimaan negara meningkat. Juga penerimaan pajak yang meningkat menunjukkan kesadaran bayar pajak yang lebih tinggi dari rakyat," tutur Presiden. Menurut Presiden, kinerja APBN 2008 yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 1 Januari 2009 tersebut akan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesiapan pemerintah menghadapi dampak krisis keuangan global pada 2009. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2009